REPUBLIKA.CO.ID, KUTA -- APEC High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation (HLPD) dimulai di Kuta, Bali, 1-2 Oktober 2013. Indonesia akan menjadi pemimpin sidang secara bergantian, yaitu Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Wakil Menteri Perhubungan.
Sidang Forum Tingkat Tinggi yang berlangsung tertutup ini bertujuan agar peserta dapat berbagi best practise dan membahas peran, rencana kerja, agenda, hingga proposal untuk berbagai inisiatif dalam mendorong fasilitasi perjalanan dan konektivitas people to people di sektor pariwisata.
Hasilnya adalah kesepakatan bersama mengenai langkah-langkah dalam rangka memberikan fasilitas perjalanan di kawasan Asia Pasifik. Kesepakatan bersama ini akan menjadi bagian rekomendasi yang akan dibawa ke Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Leaders Declaration akhir pekan ini.
Ada empat topik pembahasan dalam Forum Tingkat Tinggi HLPD, yaitu fasilitasi visa, peningkatan informasi penumpang, program wisatawan tepercaya, dan program bandara yang ramah wisatawan.
Untuk jangka panjang, forum ini bertujuan mengarusutamakan sektor pariwisata sebagai faktor pendukung integrasi wilayah APEC demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pesertanya adalah menteri pariwisata dan sejumlah menteri yang menangani sektor imigrasi, kepabeanan, dan perhubungan, yang berasal dari negara-negara anggota APEC.
Ikuti Whatsapp Channel Republika