REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia menilai kebanyakan nelayan kecil di negara berkembang menghadapi masalah serius dan hidup dalam keterbatasan. Ini ditandai dengan eksploitasi berlebihan.
Sekrtaris Jenderal KKP Indonesia Sjarief Widjaja mengatakan, nelayan kecil di negara berkembang juga menghadapi pengurangan sumber daya perikanan, kurangnya alternatif sumber lapangan kerja, dan pertumbuhan penduduk yang cepat ikut menjadi kendala.
"Terjadinya migrasi penduduk, perpindahan di daerah pesisir karena perkembangan industri dan pariwisata. Kemudian polusi, degradasi lingkungan serta konflik antar nelayan kecil maupun besar juga ikut memberi kontribusi beban yang sangat besar bagi nelayan," katanya saat ditemui di acara workshop perikanan dan kontribusinya untuk pembangunan keberlanjutan di Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Jakarta, Senin (30/9).
Padahal, pihaknya menilai profesi nelayan harus tetap dipertahankan. Perikanan skala kecil diniliainya sangat penting untuk ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan di negara berkembang.
Mengingat pentingnya keberadaan nelayan, kata Sjarief, perlu adanya gerakan peningkatan kontribusi perikanan skala kecil untuk ketahanan pangan.
"Di antaranya dengan meningkatkan partisipasi dan transparansi, meningkatkan partisipasi yang lebih besar nelayan pada proses pengambilan kebijakan serta memasukkan kepentingan nelayan dalam pembahasan kebijakan atau perundang-undangan," ucapnya.
Dia menambahkan, untuk meningkatkan kehidupan nelayan, maka perlu diterapkan kebijakan nasional yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan nelayan.
Contohnya seperti meningkatkan strategi pengelolaan perikanan, transfer teknologi, pembukaan akses pasar, dan pengadaan pembiayaan melalui skema kredit mikro.
Pihaknya juga berupaya membantu nasib nelayan negara berkembang dalam forum internasional seperti Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC).
Pihaknya menilai, APEC menjadi instrumen penting bagi peningkatan pemahaman tentang perikanan skala kecil. Ini termasuk mengidentifikasi hambatan dan peluang untuk memfasilitasi pertumbuhan nelayan.
"Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Bali pada Oktober 2013 nanti, kami ingin mengatakan bahwa nelayan negara berkembang perlu dibantu. Namun bukan berarti disubsidi," tuturnya.
Lebih lanjut Sjarief mengatakan, arti bantuan disini yaitu para nelayan di negara ketiga tersebut dibantu supaya bisa melaut dengan baik, memiliki kapal dengan teknologi yang modern dan tidak merusak lingkungan, serta keselamatan pelayaran juga memadai.
"Sehingga dengan bantuan itu mereka mampu berkompetisi di dunia internasional," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika