REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPD Laode Ida menilai sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi sangat aneh dan terkesan bernuasa SARA saat meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengevaluasi penempatan Susan Jasmine Zulkifli (yang non muslim) sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
"Sikap mendagri terhadap Lurah Lenteng Agung sangat aneh dan sebenarnya tak pantas diekspresikan oleh seorang pejabat negara apalagi posisi mendagri," kata Wakil Ketua DPD RI Laode Ida di Jakarta, Ahad (29/9).
Sebelumnya Gamawan meminta Jokowi mengevaluasi penempatan Susan sebagai Lurah Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Menurut Gamawan, penolakan warga terhadap Lurah Susan yang beragama non muslim, dikhawatirkan akan mengganggu kinerjanya.
Lebih lanjut Laode menilai sikap mendagri tersebut terkesan bernuansa SARA. Dimana, seolah tak menerima seorang lurah (yang beragama nonmuslim) menjadi lurah, meski hanya terprovokasi oleh resistensi sekelompok orang.
"Ini akan membangun kesan bahwa mendagri antipluralisme, padahal itu merupakan bagian dari realita sosial budaya yang dijamin dalam konstitusi," ujar Laode.
Selain itu, tambah Laode, mendagri sangat over reaktif dalam menanggapi gejala dinamika sosial, ekspresi dari ketak matangan psiko-sosial.
"Mendagri seharusnya tak mencampuri lebih jauh urusan pada tingkat kelurahan, karena yang mengurus itu terkait dengan manajemen kecamatan, terlalu jauh mencari urusan rakyat bawah," kata Laode.
Menurut Laode jika mendagri mau memberi masukan pada Pemda DKI yang tengah gencarnya melakukan reformasi birokrasi, maka seharusnya terlibih dahulu menugaskan aparatnya untuk evaluasi kebijakan Jokowi-Ahok, termasuk di dalamnya terkait dalam penempatan lurah.
"Mendagri juga bisa memberikan masukan secara langsung ke Jokowi, tak perlu gembar gembor ke publik melalui media massa," kata Laode.
Ikuti Whatsapp Channel Republika