REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU--Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan titik panas (hotspot) di daratan Provinsi Riau hanya tersisa satu berlokasi di Kabupaten Bengkalis. Sementara data National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) yang dirilis BNPB, Sabtu (28/9), menyebut titik panas tersebut merupakan kemunculan baru setelah sebelumnya juga terdeteksi sebanyak delapan "hotspot" di daratan Riau.
Berkurangnya titik panas yang diindikasi sebagai peristiwa kebakaran hutan atau lahan tersebut menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Pekabaru disebabkan terjadinya hujan yang merata di beberapa kabupaten/kota di Riau.
Sebelumnya BMKG Stasiun Pekanbaru memprakirakan seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam beberapa hari kedepan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan-sedang.
"Kondisi ini jauh berbeda dengan beberapa hari sebelumnya dimana seluruh kabupaten dan kota di Riau dilanda panas atau minim hujan," kata analis BMKG Stasiun Pekanbaru, Warih Budi Lestari di Pekanbaru. BMKG merilis, seluruh wilayah kabupaten/kota tersebut berpeluanag terjadi hujan ringan-sedang pada sore hingga malam hari.
Suhu udara (temperatur) menurut dia juga telah kembali normal dengan prakiraan maksimum tidak lagi mencapai 35 derajat celsius. Sebelumnya kemarau panjang yang melanda Riau sempat menyebabkan peristiwa kebakaran lahan marak terjadi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat terdapat lebih 500 titik panas (hotspot) yang diindikasi sebagai peristiwa kebakaran hutan atau lahan di Riau sepanjang dua pekan berada di musim kering pada Agustus 2013.
Namun kali ini satelit Terra dan Aqua mendeteksi keberadaan titik panas di Riau hanya tinggal beberapa titik, meski jauh lebih banyak dibandingkan pantauan satelit NOAA yang dirilis BNPB.
Walau sedikit, sejak beberapa hari ini sejumlah wilayah kabupaten/kota di Riau telah sempat dicemari dengan kemunculan kabut asap yang diindikasi kuat sebagai dampak dari peristiwa kebakaran hutan atau lahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika