REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Mobil murah dinilai lebih tepat didistribusikan ke sejumlah daerah di luar Pulau Jawa. Sebab, jika pendistribusian mobil murah di kota besar yang pengguna kendaraannya sudah banyak, tingkat kemacetan akan bertambah
Karenanya, pemerintah diminta mempertimbangkan ulang perihal lokasi pendistribusian mobil murah.
"Tingkat kemacetan di Kabupaten Bekasi sudah sangat tinggi. Idealnya kebijakan mobil murah diterapkan untuk daerah yang lalu lintasnya belum sepadat kota besar, termasuk Bekasi," kata Kasat Lantas Polresta Bekasi, Kompol Ojo Ruslani, di Cikarang, Selasa (24/9).
Menurut Ojo, konsep kendaraan berkarbon rendah yang dibandrol mulai Rp 70 juta per unit oleh produsen tersebut, berpotensi memperparah kemacetan. "Saat ini saja kemacetan sudah parah. Tidak hanya pada jam kerja, tapi juga saat kendaraan bertonase berat dari sejumlah kawasan industri bergerak mendistribusikan hasil produksinya," katanya.
Menurutnya, kebijakan memperbaiki sarana angkutan umum diyakni jauh lebih bermanfaat buat masyarakat ketimbang program mobil murah.
"Perlu disiapkan sarana angkutan umum yang bersih, nyaman, dan murah agar dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat. Bila konsep itu terealiasasi, maka dengan sendirinya masyarakat akan memilih untuk menggunakan sarana angkutan umum," katanya.
Tetapi, sebagai aparatur negara ia siap melaksanakan apapun kebijakan pemerintah yang telah terlanjur dikeluarkan. "Sebagai pelaksana, tentunya kami menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, karena keputusan yang diambil oleh pemerintah memiliki dasar dan melalui kajian-kajian," tutup Ojo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika