REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan hingga saat ini dirinya belum mendapatkan jawaban dari Wakil Presiden RI Boediono mengenai pertanyaan kebijakan mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC).
"Kami sudah layangkan surat tersebut kepada Wapres sejak Senin lalu. Isi dari surat itu terkait 17 langkah DKI atasi kemacetan apakah nanti tidak bersinggungan atau bertolak belakang dengan adanya mobil murah itu," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9).
Menurut dia kalau suratnya sudah dibalas oleh Wakil Presiden RI Boediono nanti akan disampaikan.
Ia mengatakan dirinya tidak menolak kebijakan mobil murah, melainkan aturan tersebut tidak benar. "Siapa yang bilang saya menolak kebijakan mobil murah tersebut, saya tidak menolak, tapi saya bilang mobil murah itu tidak benar. Kalau saya menolak itu karena Jakarta sudah macet. Jadi kita ini butuh transportasi publik yang murah, aman, dan nyaman," kata dia.
Sebelumnya, Pengamat Transportasi Universitas Indonesia, Tri Cahyono mengatakan pemerintah terkesan memaksakan masyarakat membeli mobil sementara infrastruktur jalanannya tidak tersedia. Padahal saat ini yang dibutuhkan adalah trasportasi publik yang dapat menjamin waktu perjalanan.
"Kenapa bus Transjakarta harus dipisahkan, karena harus ada jaminan waktunya. Bila alternatif sudah tersedia dengan baik, silakan," kata dia.
Menurut Tri, bila dilihat dari sektor industri juga belum jelas siapa yang akan diuntungkan. Padahal bila melihat dari sektor transportasi, masyarakat jelas yang dirugikan. Infrastruktur tidak sebanding dengan pertumbuhan yang ada.
"Akan timbul masalah, karena itu fasilitas alternatifnya perlu disediakan," katanya lagi.
Ia menambahkan dari segi lingkungan, green car dalam konsep mobil murah tidak akan berfungsi dengan kondisi jalanan Jakarta yang macet. Konsep ramah lingkungan menurutnya, ada dalam kondisi ideal.
"Kalau jalan lancar, tapi kalau macet tetap saja. Dalam kondisi tidak ideal tetap menimbulkan polutan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika