REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Wali Kota Sukabumi menyesalkan tidak adanya sosialisasi terkait program mobil murah yang diambil pemerintah pusat. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai akan memperparah kemacetan di daerah termasuk Kota Sukabumi.
‘’Hingga kini kami menerima sosialisasi program mobil murah,’’ ujar Wali Kota Sukabumi, Mohamad Muraz, kepada wartawan di Balai Kota Sukabumi, Senin (23/9). Padahal, seharusnya informasi tersebut harus disosialisasikan kepada daerah.
Minimal disampaikan kepada asosiasi pemerintah kota/kabupaten sebagai perwakilan para kepala daerah se Indonesia.Terlebih, kata Muraz, program ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat.
Khususnya, menyebabkan bertambahnya kemacetan di Sukabumi. Saat ini, kata Muraz, kondisi kemacetan terjadi di sejumlah titik Kota Sukabumi seperti Jalan RA Kosasih Ciaul.
Dikhawatirkan, dengan adanya mobil murah maka kemacetan akan semakin tidak terkendali. Muraz mengatakan, solusi masalah transportasi seharusnya bukan dengan mengeluarkan kebijakan mobil murah.
Idealnya, pemerintah pusat membangun transportasi murah yang terjangkau masyarakat dan kualitasnya terjamin.Sehingga masyarakat mampu, kata Muraz, juga menggunakan transportasi umum tersebut. Targetnya, masalah kemacetan lalu lintas bisa diatasi.
Namun, kata Muraz, Pemkot Sukabumi tidak mempunyai kewenangan untuk menolak kebijakan maupun peredaran mobil murah. Hal ini didasarkan pada hak warga untuk membeli barang tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
Khusus Kota Sukabumi, lanjut Muraz, sangat membutuhkan sarana transportasi umum jenis kereta api. Saat ini sarana kereta api di Sukabumi yang menghubungkan Sukabumi-Bogor sudah berhenti.
‘’Bila kembali beroperasi, maka akan sangat membantu warga,’’ ujar Muraz. Oleh karena itu ke depan harus diprioritaskan sarana kereta api dengan kualitas terbaik untuk kenyamanan penumpang.
Di sisi lain, sambung Muraz, pemkot akan mendukung program mobil murah jika diproduksi sendiri oleh anak bangsa atau buatan asli Indoenesia. Namun, ia tidak mengetahui jenis mobil murah yang diperdagangkan saat ini. Pandangan serupa disampaikan sejumlah warga Kota Sukabumi.
‘’Mobil murah akan memperparah kemacetan lalu lintas,’’ ujar warga Kecamatan Cikole, Dendi (37 tahun).
Pasalnya, kata dia, volume kendaraan akan semakin banyak sementara sarana jalan tidak bertambah lebar. Akibatnya, terjadi penumpukan kendaaraan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas.
Sehingga warga berharap program tersebut dikaji ulang oleh pemerintah karena akan berdampak pada masalah kemacetan.Warga lainnya, Akasah (50) mengatakan, kebijakan mobil murah ini dinilai memberikan kesempatan bagi warga kelas menengah untuk membeli mobil.
Sehingga warga yang sebelumnya tidak memiliki mobil bisa dengan mudah memilikinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
