REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, menyatakan penolakannya terhadap kehadiran mobil murah di wilayah setempat.
"Kalau saya pribadi terlepas dari hak azasi, kita serahkan ke kemampuan masyarakatnya. Tapi kalau saya sebagai kepala daerah, kehadiran mobil murah berpotensi menimbulkan kemacetan yang lebih parah," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, di Bekasi, Senin (23/9).
Menurutnya, kondisi infrastruktur Kota Bekasi saat ini belum mampu mengimbangi volume kendaraan yang ada, sehingga masih terjadi kemacetan di sejumlah titik. Pertumbuhan kendaraan yang pesat turut berkontribusi memperparah situasi kemacetan di sejumlah perkotaan.
"Pelebaran dan penambahan jalan yang selama ini kita lakukan akan terkesan sia-sia bila jumlah kendaraannya terus bertambah," ujar Rahmat.
Ia menegaskan mobil murah yang saat ini dibandrol dengan harga mulai dari Rp70 juta ini lebih cocok untuk dipasarkan di luar Jabodetabek.
"Mobil murah ini sebenarnya akan lebih cocok dipasarkan di luar daerah khususnya Jabodetabek yang saat ini permasalahan lalu lintasnya sudah sangat kompleks," kata Rahmat.
Justru yang perlu dipersiapkan Pemkot Bekasi saat ini, kata dia, adalah penambahan unit angkutan umum massal dan bus sekolah.
"Justru yanng perlu dikembangkan saat ini adalah penambahan sub terminal agar memudahkan masyarakat mengakses transportasi umum," ujar Rahmat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika