REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kebijakan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) yang diluncurkan pemerintah diperkirakan bakal menimbulkan berbagai masalah baru di masa datang. Di antaranya adalah semakin buruknya kondisi lalu lintas jalan raya di kota-kota besar. “Pemerintah seharusnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur sebelum mengeluarkan regulasi itu. Apalagi, akses jalan saat ini sebenarnya belum lagi siap untuk dibanjiri mobil-mobil murah,” kata pengamat industri otomotif Suhari Sargo, saat dihubungi, Ahad (22/9).
Ia menuturkan, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk di Indonesia saat ini hanya 160 km per juta penduduk. Angka ini menurutnya masih kalah dibandingkan dengan negara yang luas wilayahnya lebih kecil dari negeri ini. Sebut saja Thailand (800 km per juta penduduk), Korea (1.000 km per juta penduduk), dan Jepang (hampir 9.000 km per juta penduduk).
Menurutnya, yang paling merasakan dampak negatif dari kebijakan ini nantinya adalah masyarakat di kota-kota besar, terutama yang ada di Jawa. Hal ini dikarenakan lebih dari separuh penduduk Indonesia berada di pulau ini.
Karena itu, kata Suhari, pemerintah harus mengimbangi kebijakan ini dengan pembangunan akses jalan yang memadai. Bila tidak, maka masalah kemacetan seperti yang ada di Jakarta semakin sulit untuk ditangani. “Sekarang saja kita sudah dibuat stress oleh kondisi lalu lintas di Ibu Kota, apalagi nanti,” imbuhnya.