REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tujuh di antara 183 preman yang dibekuk Tim Pemburu Preman Polres Metro Jakarta Barat, resmi ditahan. Ketujuh preman itu kedapatan membawa senjata tajam.
Mereka merupakan anggota sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) asal Banten.
"Ratusan begundal itu diciduk saat berusaha menduduki lahan seluas 2,5 hektare di Lapangan Kedoya Pilar, Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu (21/9) pagi," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes M Fadil Imran di Jakarta, Sabtu (21/9).
Dia menambahkan, lahan ini statusnya masih sengketa. Menurut Lurah (Kedoya Selatan), lanjutnya, lahan ini milik Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Namun, menurut Fadil, lahan ini diakui oleh dua pihak. Fadil menjelaskan, kedua pihak tersebut, sebenarnya tidak memiliki legalitas atas lahan ini. Dia menegaskan, permasalahan semakin pelik saat pihak yang mengklaim menyewa ormas untuk bertindak anarkis.
Menurutnya, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata tajam dan dijerat UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.
Sementara Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKB Hengki Haryadi, menambahkan, ratusan anggota ormas lainnya dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan dan pendataan identitas.
"Senjata tajam yang mereka bawa, seperti samurai, pisau, dan golok. Namun, senjata ini tidak ditunjukkan ke umum. Hanya disimpan di dalam tas dan diselipkan di pinggang," jelasnya. Hengki menerangkan, beruntung kedua kubu ini tidak sempat terlibat benturan.
Petugas kepolisian lebih dahulu bergerak menuju lokasi dan berhasil meredam keributan. Menurutnya, aparat kepolisian tidak membenarkan tindakan main hakim sendiri ini.
Massa ormas ini, lanjutnya, berusaha untuk menutup lahan dengan tembok. "Kalau mereka klaim kan bisa ajukan ke pengadilan dan nanti baru diputuskan siapa yang menang," ungkapnya.
Fadil menambahkan, tindakan tegas terhadap kelompok preman ini untuk menciptakan rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat. Dia menegaskan, siapapun yang melanggar pidana akan kita ringkus.
Irfan abdurrahmat
Ikuti Whatsapp Channel Republika