REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penunjukan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III oleh Partai Demokrat memunculkan penolakan dari beberapa anggota komisi lainnya. Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Golkar Nudirman Munir, misalnya, menyarankan koleganya itu untuk menolak keputusan menjadi ketua komisi.

"Saya sarankan lebih baik tolak. Dari pada terjadi pemboikotan," kata Nudirman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9).

Nudirman mengatakan, penolakan itu bukan lantaran keputusan Demokrat. Namun lebih kepada individu. Ia pun yakin langkah Ruhut untuk menjadi ketua Komisi III akan terganjal. 

Berdasar pada UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) pasal 52 ayat 2, pemimpin komisi dan wakilnya dipilih oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Jika tidak bulat, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. "Itu hak Komisi III," kata dia. 

Nudirman khawatir Ruhut akan mengalami kejadian seperti Gayus Lumbuun ketika ditunjuk sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR pada 2010. Muncul mosi tidak percaya dari para anggota yang menyangsikan kepemimpinan Gayus.

Kisruh itu pun membuat rapat pleno yang dipimpin pimpinan DPR sering tertunda karena tidak mencapai kuorum. Andai Ruhut resmi jadi ketua Komisi III, polemik seperti itu bisa saja terjadi. "Nanti kalau diundang sidang tidak datang-datang. Malu kan kita," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika