REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyatakan mendukung kebijakan pemerintah terkait mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC) dengan alasan supaya lebih banyak rakyat yang bisa memiliki mobil.
"Iya menurut saya bagus saja bagi orang yang tidak bisa beli mobil 'kan ada yang murah," katanya di sela-sela menghadiri sidang paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Jumat.
Tetapi, menurut dia, jika kategori mobil murah yang ditawarkan masih kisaran di bawah Rp100 juta, itu termasuk mahal juga. "Kalau ada Rp20 juta gitu baru murah. Saya setuju saja biar rakyat bisa menikmati mobil," ujarnya.
Terkait dengan kekhawatiran kebijakan itu akan memperparah kemacetan lalu lintas, Pastika mengatakan bisa disikapi dengan membuat jalan baru.
Ia juga mengemukakan kemacetan di Bali tak terlepas dari tingginya migrasi ke Pulau Dewata karena banyaknya kesempatan kerja. Setiap tahun pertambahan migran ke Bali mencapai 150 ribu orang.
Sebelumnya sejumlah pemerintah daerah seperti Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menentang kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car/LCGC) itu.
Menurut Jokowi, kebijakan mobil murah bertentangan dengan kebijakan Wapres Boediono yang pernah membuat 17 langkah mengatasi kemacetan Ibu Kota. Butir 13 menyatakan perlunya pembatasan kendaraan bermotor, mengingat tingginya konsumsi bahan bakar dan angka penjualan kendaraan bermotor.
Penambahan kendaraan bermotor akan memperparah kemacetan dan polusi di Jakarta. Oleh karena itu, Jokowi pun sudah melayangkan surat keberatan kepada Wapres Boediono perihal penjualan mobil murah di Ibu Kota.
Hal senada disampaikan Ganjar Pranowo yang menilai kebijakan mobil murah hanya akan menambah beban jalan dan membuat kota-kota besar semakin macet. Ia meminta konsep mobil murah tersebut dikaji ulang.