Kamis 19 Sep 2013 21:22 WIB

Pengamat: Seluruh Kepala Daerah Sebaiknya Tolak Kebijakan Mobil Murah

Mobil murah (ilustrasi)
Foto: r3870me
Mobil murah (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Muncul gagasan agar seluruh kepala daerah di Indonesia menolak program mobil murah ramah lingkungan karena hanya akan menambah kemacetan. Wacana itu disampaikan pakar transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Ahmad Munawar.

"Dampak dari mobil murah ramah lingkungan tidak hanya akan terjadi di Jakarta, tetapi juga di daerah lain termasuk Yogyakarta, yaitu lalu lintas yang semakin padat dan macet," katanya di Yogyakarta, Kamis (19/8).

Ia mengatakan, tujuh persen dari ruas jalan di Yogyakarta dalam kondisi macet pada jam sibuk dan diperkirakan pada 2023 akan ada sekitar 45 persen ruas jalan utama di Yogyakarta yang mengalami kemacetan.

"Kemacetan tersebut akan terjadi lebih cepat jika kebijakan mobil murah ramah lingkungan itu diterapkan. Sebaiknya, seluruh kepala daerah di Indonesia menolak kebijakan itu," katanya.

sumber : Antara

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement