REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Setelah DKI Jakarta, kini giliran Kota Bandung keberatan dengan kebijakan pemerintah atas peluncuran mobil murah atau low cost green car (LCGC). Kehadiran mobil murah tersebut, kata Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil hanya akan menambah kemacetan arus lalu lintas di wilayahnya.
"Saya tidak setujudengan kebijakan mobil murah," kata Emil, sapaan akrab wali kota berusaia 42 tahun ini, Rabu (18/9) kepada para wartawan.
Dengan kehadiran mobil murah, kata Emil, peluang masyarakat memiliki mobil semakin besar. Jumlah kendaraan akan semakin bertambah pula. jika ini terjadi maka kemacetan lalu lintas di Kota Bandung akan semakin meningkat juga.
"Kita sedang berusaha mengurangi kemacetan yang disebabkan banyaknya kendaraan. Dengan adanya kebijakan mobil murah maka kendaraan akan semakin banyak dan lalu lintas makin padat," ujar Emil.
Kebijakan pemerintah pusat, kata Emil, sebaiknya diterapkan di wilayah yang tingkat kemacetannya masih rendah. Ia mencontohkan kebijakan tersebut bisa diterapkan di Kalimantan yang jumlah kendarannya belum sebanyak di Pula Jawa.
"Kebijakan tersebut (mobil murah) bisa dilakukan di daerah-daerah yang kurang mobil. Tapi, di daerah-daerah yang sudah padat, kota metropolitan, seperti Bandung dan Jakarta jutsru akan menamkan kemacetan. Saya dan Pak Jokowi sedang berupaya mengurangi kemacetan itu," tutur Emil.
Emil mengungkapkan Pemkot Bandung kini tengah berupaya untuk mengurangi kamecatan arus lalu lintas melalui berbagai solusi. Salah satunya, kata dia, yaitu memperbaiki transportasi publik dan kebiasaan masyarakat.
Emilakan berupaya agar masyarakat berubah kebiasannya dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Namun, untuk mewujudkan itu pemkot akan memperbaiki sistem transportasi dan fasilitasnya. Jumlah TMB kemungkinan akan ditambah dan dibuat nyaman.
"Kultur masyarakat harus diubah, yaitu menggunakan transportasi publik. Monorel juga sedang difinalisasi. Ini upaya-upaya kita memperbaiki transportasi publik di Kota Bandung," ujar Emil.
Ikuti Whatsapp Channel Republika