REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membantah bahwa surat Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), kepada Wakil Presiden Boediono merupakan bentuk penolakan.
"Bukan penolakan," kata dia kepada para wartawan ketika menghadiri pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013 di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Kamis (19/9).
Jokowi sebelumnya mengirimkan surat terkait mobil murah yang ditakutkan menyebabkan Jakarta semakin macet. Boediono menjawab surat Jokowi saat membuka IMMS 2013.
"Terakhir ingin merespon Pak Jokowi, intinya pak Wagub (Ahok), pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dalam masalah kemacetan. Karena, ini adalah jendela rumah kita," kata Boediono.
Wapres menambahkan bahwa rakyat tidak boleh dilarang untuk membeli mobil murah. Namun, hal yang bisa dilakukan dengan membuat transportasi publik murah dan nyaman serta memberikan peraturan agar mobil tidak melimpah di jalanan melalui pengenaan biaya seperti kebijakan ERP.
Ahok menilai surat Jokowi tersebut intinya menanyakan bagaimana pengaturan terkait mencegah kemacetan di Jakarta. Dari jawaban wapres, tanggap Ahok, itu sudah jelas bahwa Electronic Road Pricing (ERP) jadi solusinya.
''Soal bagaimana penentuan tarifnya, itu akan dibicarakan antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta,'' kata Basuki yang biasa disapa Ahok ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika