REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kunjungan Perdana Menteri terpilih Australia Tony Abbott pada Oktober dipandang tidak akan memberi manfaat apa pun kepada Indonesia.
Pernyataan itu dikemukakan oleh pengamat Hubungan Internasional, Hikmahanto Juwana, di Jakarta, Senin (17/9), terkait dengan program penanganan pencari suaka dan imigran gelap Abbott yang berpotensi melanggar dan melecehkan kedaulatan Indonesia.
Ia menanggapi rencana Abbott untuk berkunjungan ke Indonesia seiring dengan pelaksanaan KTT APEC di Bali.
Menurut Hikmahanto, Pemerintah Indonesia sebaiknya menolak keinginan Abbott untuk mengunjungi Indonesia sebagai kunjungan pertamanya ke luar negeri. Pemerintah, kata dia, perlu menyampaikan jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat ini sedang sibuk dalam mempersiapkan KTT APEC, di samping harus menyelesaikan berbagai masalah dalam negeri.
"Kedatangan Abbott patut diduga bukan dalam rangka melihat posisi Indonesia yang semakin penting dalam geopolitik di Asia Pasifik, bahkan Dunia," katanya. Kunjungan itu, imbuhnya, lebih untuk menunjukkan rakyatnya janji saat kampanye sedang dalam proses realisasi.
Bila pemerintah tidak menolak kunjungan Abbott, Hikmahanto menilai, publik Indonesia justru akan menganggap pemerintah mengkhianati Konstitusi dan kedaulatan Indonesia. "Justru publik akan mencurigai ada deal-deal tertentu antara para pengambil kebijakan kedua negara," katanya.
Ia juga mengingatkan kembali pernyataan Julie Bishop --Menteri Luar Negeri kabinet baru--pada Minggu (15/9) kepada media Australia mengatakan program penanganan pencari suaka dan imigran gelap tidak memerlukan persetujuan Indonesia.
"Bahkan dikatakan Indonesia akan dilibatkan jika memang dibutuhkan," kata Hikmahanto. Ia menilai pernyataan itu sangat tidak bersahabat terhadap Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
