REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selain Polri, KPK menyebut institusi DPR sebagai salah satu yang terkorup. DPR dianggap lebih kreatif dalam melakukan tindak pidana korupsi.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menganggap pernyataan tersebut memiliki maksud baik. Ia mengingatkan, pembenahan untuk memberantas korupsi tidak hanya harus dilakukan DPR, tetapi juga pihak lain.
"Semua pihak harus berbenah lah, hormati saja jalan di KPK. Saya kira maksudnya baik, semua pihak harus mau berbenah," katanya di kantor presiden, Senin (16/9).
Menurutnya, pandangan KPK harus dijadikan bahan untuk berbenah, termasuk untuk DPR. Ia pun mengingatkan KPK memiliki hubungan dengan DPR terlebih lagi saat kelahiran lembaga superbodi tersebut.
"Ingat lho, KPK itu yang membangun kami dan yang memilih pimpinan adalah kami di DPR," ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Sebelumnya, komisioner KPK, Adnan Pandu Praja mengatakan insitusi di Indonesia yang memiliki tingkat korupsi tertinggi yakni Polri dan DPR. Untuk Polri, tingkat korupsinya bahkan se-ASEAN. Sedangkan DPR dianggap kreatif melakukan tindak pidana korupsi dan juga menjadi jajaran parlemen terkorup di Asia Tenggara.