REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika mengkritik tata kelola keuangan yang dilakukan Mabes Polri. Menurut dia tata kelola keuangan Mabes Polri tidak efisien dan kuran optimal.
"Kalau atasan mobilnya mewah semua, sementara bawahan pakai mobil lama sehingga tidak maksimal layani masyarakat," kata Pasek kepada wartawan di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (14/9).
Pasek mengatakan pimpinan Polri kurang memperhatikan kebutuhan para anggota di lapangan. Padahal merekalah yang saban hari berjibaku dengan persoalan demi melayani masyarakat. "Risiko ke jahatan lebih besar saat di lapangan," ujarnya.
Anggaran untuk Polri sebenarnya tidak sedikit namun tidak juga bisa dikatakan cukup. Pasek mengatakan dalam setahun Polri mendapat anggaran Rp 40 triliun.
Jika dihitung rinci Pasek mengakui anggaran sebesar itu tidak cukup memenuhi kebutuhan Polri. "Saat di-breakdown memang masih kurang. Kita butuh idealnya ada 50 ribu polisi lagi," kata Pasek.
Pasek mengatakan anggaran negara kepada Polri yang belum optimal mestinya disikapi dengan bijaksana lewat efisiensi belaja. Dia mengkritik rencana Polri membeli kuda dan anjing pelacak yang harganya mencapai ratusan juta rupiah per ekor.
Menurut dia daripada anggaran dihabiskan untuk membeli kuda dan anjing pelacak lebih anggaran digunakan untuk membeli senjata tambahan Brimob. "Memang kuda itu berapa kali dipakai polisi? Kalau anjing ya cari yang Rp 10 jutalah. Anggarannya bisa dimanfaatkan untuk beli senjata anggota Brimob," ujar Pasek.
Politisi asal Bali ini menyatakan saat ini ada tiga musuh besar yang mesti dihadapi Polri: bandar narkoba, pesaing yang memiliki eksistensi di masyarakat, dan korban oknum polisi.
Dalam konteks itu dia berharap ada optimalisasi penggunaan anggaran demi meningkatkan kinerja dan keamanan Polri.