REPUBLIKA.CO.ID,PURBALINGGA--Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ingin menjadi pelopor penerapan transaksi nontunai melalui mekanisme perbankan dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah guna mencegah korupsi.
"Mari kita pelopori dari Jawa Tengah untuk seluruh transaksi kontrak-kontrak kerja yang kita berikan kepada pengusaha hendaknya dilakukan menggunakan mekanisme perbankan," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Purbalingga, Sabtu.
Ganjar mengatakan hal itu saat memberi sambutan dalam upacara peringatan Hari Pramuka Ke-52 Tingkat Jawa Tengah di Lapangan Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga.
Kegiatan tersebut juga dihadiri sejumlah bupati dan wali kota serta pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Mohon kiranya, Provinsi Jawa Tengah akan memelopori dan kita harapkan seluruh bupati/wali kota yang hadir hari ini bisa memberikan contoh untuk kontrak-kontrak ke depan, sejak hari ini kita bicarakan, semua transaksi harus dilakukan melalui perbankan," katanya.
Menurut dia, kebijakan penerapan transaksi nontunai melalui mekanisme perbankan dilakukan setelah pihaknya menerima tamu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia pada hari Jumat (12/9).
Dalam kesempatan itu, kata dia, BPK mengusulkan seluruh transaksi-transaksi keuangan khususnya terhadap pekerjaan-pekerjaan antara pemerintah dan pengusaha menggunakan mekanisme perbankan.
Ia mengatakan bahwa hal itu dilakukan demi mewujudkan birokrasi yang transparan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika