REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedutaan Besar Swedia baru saja melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dalam pertemuan tersebut, Swedia menawarkan teknologi untuk penerapan Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta.
Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Ewa Polano menginginkan teknologi yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan itu segera diterapkan di Jakarta mulai awal tahun depan. "Harus awal tahun, karena akan ada pemilu penting nantinya," ujar dia, Jumat (13/9).
Bulan depan, ia akan kembali melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuat keputusan mengenai program ERP. Namun ia enggan menjelaskan keputusan apa yang dimaksud.
"Saya tidak bisa berbicara detail tapi tentu saja ambisi kami adalah menyediakan sistem ERP bus terbaik. Kami ingin melakukannya secepatnya," ujar dia.
Berdasarkan pengalaman di Swedia, kata dia, ERP sangat efektif dalam mengurangi kemacetan. Karenanya, ia ingin menawarkan teknologi ERP yang dimiliki Swedia untuk diterapkan di Jakarta secepatnya.
Polano menjelaskan, ERP merupakan sistem jalan berbayar yang bisa membuat lalu lintas lebih lancar. Selain itu ERP juga bisa menjadi sumber pendapatan daerah.
"Kami mengerti bagaimana sulitnya warga yang menghabiskan banyak waktu hanya untuk pergi bekerja atau sekolah. Pulang pergi bisa menghabiskan waktu sampai lima jam atau lebih," ucapnya.