Selasa 10 Sep 2013 19:35 WIB

Istana Anggap Belum Ada Kota Yang Cocok Jadi Ibu Kota

Rep: Esthi Maharani/ Red: Mansyur Faqih
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha
Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana untuk memindahkan ibu kota kembali mencuat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, SBY diam-diam telah menindaklanjuti wacana tersebut dengan membentuk tim informasi yang bertugas meriset dan mempertimbangkan rencana tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada pilihan kota-kota yang dianggap layak menjadi ibu kota.  

"Pemindahan ibu kota bukan hanya mempertimbangkan kondisi macet dan banjir Jakarta saat musim hujan. Tempat yang lain mungkin bebas dari banjir tapi belum tentu bebas dari masalah-masalah yang lain. Ini yang jadi pertimbangan bahwa pemindahan ibu kota menghindari dari masalah yang tidak diselesaikan lalu muncul masalah yang baru," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, Selasa (10/9).

Ia mengatakan, untuk memindahkan ibu kota harus benar-benar berdasarkan pertimbangan yang komprehensif dan menyeluruh. Dikatakan, wacana pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ditujukan untuk kebaikan bersama. Meski diakuinya, hingga saat ini pun belum ada tempat atau lokasi yang dianggap memadai dan siap untuk menjadi ibu kota yang baru. 

Mengenai tim informal yang dibentuk pemerintah, Julian mengatakan, karena statusnya informal maka tim tersebut tidak perlu dipublikasikan agar bisa fokus bekerja."Nanti kalau dibicarakan lebih jauh apa saja, bukan jadi informal lagi, nanti kerjanya tidak fokus lagi," ujar Julian.

Sebelumnya, saat jumpa pers di di Hotel Grand Emerald, St Petersburg, Rusia, Sabtu (7/9) SBY mengatakan tidak keliru jika memikirkan suatu tempat yang dibangun untuk menjadi pusat pemerintahan baru. Dengan catatan, ekonomi sudah kuat, begitu pula dengan pertumbuhan, GDP, income per kapita, hingga tidak ada solusi lain untuk mengatasi masalah Jakarta sekarang ini.

"Jika tidak ada solusi tepat untuk mengatasi masalah Jakarta dan ada kepentingan mendesak, tidak keliru jika dipikirkan membangun pusat pemerintahan baru," kata SBY akhir pekan lalu.

Ia pun memberi contoh negara-negara yang sudah memisahkan pusat pemerintahan dengan ekonomi, seperti Turki, Australia, dan Malaysia. Menurutnya, pemindahan ibu kota pasti ada plus dan minusnya. "Kalau nanti kita berpikir membangun pusat pemerintahan yang baru, kita pastikan Jakarta jauh menjadi lebih baik, dan pusat pemerintahan yang baru juga dapat berfungsi secara efektif," terang SBY.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement