REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama ini ada sejumlah tudingan yang bernada miring terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Misalnya KPK dianggap melakukan politik tebang pilih dalam menangkap para koruptor yang berasal dari partai politik. 

Ketua KPK, Abraham Samad pun membantah. "KPK menerapkan skala prioritas dalam memberantas korupsi. Kadang ini diterjemahkan masyarakat sebagai sikap tebang pilih. Padahal tidak!" kata Samad di hadapan ribuan peserta Rakernas) III PDI Perjuangan, di Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9).

Samad mengatakan, KPK membagi dua kategori skala prioritas dalam pemberantasan korupsi. Pertama, prioritas pemberantasan korupsi didasarkan pada pelaku. Dalam konteks ini, Samad mengacu pada UU Tindak Pidana Korupsi yang menyebut KPK menangani kasus-kasus korupsi yang dilakukan penyelenggara negara, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum. "Berdasarkan UU KPK fokus penindakan pada penyelenggara negara, penentu regulasi, dan aparat penegak hukum," ujar Samad.

Samad mencontohkan, KPK pernah menangkap seorang hakim karena menerima suap sebesar Rp 300 juta. Dari sisi nominal uang yang dikorupsi jumlahnya memang tidak fantastis. Namun bila ditinjau dari posisi pelaku, Samad menyatakan KPK perlu mengambil tindakan. "Memang jumlahnya tidak besar. Tapi kita yakin kalau ada aparat penegak hukum korupsi efeknya bisa berbahaya," kata Samad.

Masyarakat mesti menyadari kondisi psikologis semangat korps yang berlangsung di antara lembaga penegak hukum. Dia menyatakan secara psikologis kejaksaan dan kepolisian akan mengalami hambatan bila harus menindak oknum-oknum mereka yang terlibat korupsi. "Jaksa tidak mungkin menangkap jaksa. Polisi tidak mungkin menangkap polisi," kata Samad.

Skala prioritas lain dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah melihat nominal uang yang dikorupsi. Berkaca dari dua prioritas itu Samad menyatakan KPK bekerja memberantas korupsi. "Dua skala prioritas ini tidak harus terpenuhi keduanya. Cukup salah satu," ujar Samad.

Ikuti Whatsapp Channel Republika