REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengomentari soal kebijakan pangan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Samad pun menegaskan, KPK akan memberantas korupsi di sektor ini.

Samad menilai, kebijakan impor pangan secara serampangan dan hanya merugikan negara. Menurutnya, kebijakan impor pangan membuat rakyat kehilangan kemandirian dan terus menerus bergantung pada kepentingan asing.

Di saat yang sama, kebijakan impor pangan juga membuat miskin petani Indonesia dan hanya menguntungkan para pengusaha importir hitam di sejumlah kementerian terkait.

"Produksi pangan kita berlimpah, tapi pemerintah membuka impor. Dengan begitu banyak yang diuntungkan pengusaha hitam. Sedangkan petani kita mati, marhaen mati," kata Samad yang langsung disambut pekik merdeka peserta Rakernas PDIP di Bilangan Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9).

Menurut Samad, ada banyak produk pangan pokok yang bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Dia mencontohkan, soal produksi daging sapi dalam negeri. Berdasarkan penelitian KPK, sentra-sentra penghasil daging sapi di Bali, Surabaya, dan NTT cukup mampu memenuhi kebutuhan daging sapi nasional.

Akan tetapi, ujarnya, ternyata ada sejumlah oknum yang sengaja menyelundupkan daging sapi itu keluar negeri melalui Kalimatan supaya menciptakan kesan seolah-olah Indonesia kekurangan produksi daging sapi. "Akhirnya kita impor dan ketergantungan kita pada negara luar terjadi," katanya.

Berkaca dari semacam itu Samad menyatakan, KPK tengah fokus memberantas korupsi di sektor ketahanan pangan. Dia menyatakan sektor ketahanan pangan harus dibenahi karena di sektor inilah 70 persen masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya.

"Kaum marhaen ada disektor ini. Kalau kita tidak memperbaiki sektor pangan jangan bermimpi kita bisa swasembada pangan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika