REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Ekonom pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai komitmen kepala daerah mulai dari bupati, wali kota hingga gubernur di Sumatra Utara (Sumut)  terhadap perbaikan pelayanan publik dan ekonomi sangat lemah.

"Publik nyaris tidak pernah mendengarkan nama kepala daerah yang menonjol dalam kepemimpinannya mempercepat pembangunan ekonomi khususnya infrastruktur jalan dan membangun konektivitas antardaerah di Sumut," ujar Dahnil kepada ROL, Sabtu (7/9).

Padahal, kata dia, Sumatra Utara merupakan daerah potensial secara ekonomi bagi Indonesia, khususnya di Pulau Sumatra. 

"Sayangnya, miskinnya komitmen para kepala daerah di Sumut menjadi determinan utama perlambatan pembangunan," cetusnya.

Tingginya praktik korupsi, lanjut dia, baik yang terungkap maupun belum terungkap menjadi salah satu indikator lambatnya perubahan di provinsi tersebut.

Menurut Dahnil, potensi perlambatan pembangunan di kabupaten dan kota di Sumut terjadi akibat disandera oleh korupsi dan terbatasnya jangkauan aparatur hukum, khususnya KPK.

"Demikian pula dengan lemahnya kekuatan masyarakat sipil yang mengawasi, menjadikan banyak Kepala daerah yang leluasa mengeksploitasi sumber daya keuangan yang dimiliki dan abai kepentingan masyarakat," cetus Dahnil. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika