REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPK, Abraham Samad prihati dengan berbagai regulasi pangan yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, banyak dari regulasi itu yang membuat masyarakat Indonesia semakin miskin

"Rakyat Indonesia dibohongi terus," kata Samad dihadapan ribuan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-III PDI Perjuangan di bilang Ancol, Jakarta, Sabtu (7/9).

Samad mengatakan, filosofi dasar impor harus bertumpu pada ketidakmampuan dalam negeri memproduksi kebutuhan dalam negeri. Selama kebutuhan dalam negeri bisa diproduksi sendiri, impor tidak perlu dilakukan.

Namun yang terjadi sekarang tidak demikian. Pemerintah seolah-olah sengaja membuat produksi dalam negeri tidak maksimal agar bisa terus menerus menerapkan kebijakan impor. "Kita dibilang kekurangan pangan gula, cabe, daging. Bohong itu semua!"

Kebijakan impor pangan secara serampangan akhirnya hanya merugikan negara. Samad berpendapat, kebijakan impor pangan membuat rakyat kehilangan kemandirian dan terus menerus bergantung pada kepentingan asing.

Di saat yang sama kebijakan impor pangan juga membuat miskin petani Indonesia dan hanya menguntungkan para pengusaha importir hitam di sejumlah kementrian terkait. "Produksi pangan kita berlimpah, tapi pemerintah membuka impor. Dengan begitu banyak yang diuntungkan pengusaha hitam. Sedangkan petani kita mati, marhaen mati," kata Samad yang langsung disambut pekik merdeka peserta rakernas.

Menurut Samad, banyak produk pangan pokok yang bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Ia mencontohnya soal produksi daging sapi dalam negeri. Berdasarkan penelitian KPK, sentra-sentra penghasil daging sapi di Bali, Surabaya, dan NTT cukup mampu memenuhi kebutuhan daging sapi nasional.

Tetapi, ternyata ada sejumlah oknum yang sengaja menyelundupkan daging sapi itu keluar negeri melalui Kalimatan supaya menciptakan kesan seolah-olah Indonesia kekurangan produksi daging sapi. "Akhirnya kita impor dan ketergantungan kita pada negara luar terjadi," katanya.

Berkaca dari semacam itu Samad menyatakan KPK sedang fokus memberantas korupsi di sektor ketahanan pangan. Dia menyatakan sektor ketahanan pangan harus dibenahi karena di sektor inilah 70 persen masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya.

Kaum marhaen ada disektor ini. Kalau kita tidak memperbaiki sektor pangan jangan bermimpi kita bisa swasembada pangan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika