Sabtu 07 Sep 2013 15:25 WIB

Abraham Samad: Pemerintah Terus Bodoh-bodohi Rakyat

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Karta Raharja Ucu
 Ketua KPK Abraham Samad menunjukan data hasil audit tahap II Hambalang di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9).   (Republika/ Wihdan)
Ketua KPK Abraham Samad menunjukan data hasil audit tahap II Hambalang di gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/9). (Republika/ Wihdan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua KPK, Abraham Samad mengkritisi kebijakan ketahanan pangan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daging nasional.

Samad menyatakan, inseminasi buatan yang dilakukan pemerintah terhadap sapi-sapi lokal merupakan bentuk penipuan terhadap rakyat. "Kita dibodoh-bodohi terus!" kata Samad saat menyampaikan pidato di hadapan ribuan peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-III PDI Perjuangan di bilangan Ancol, Jakarta, Sabtu (9/7).

Program inseminasi sapi, ujar Samad menjelaskan, merupakan program yang dibuat untuk membuat sapi-sapi betina lokal lebih cepat melahirkan keturunan. Dalam konteks tujuan, program ini memang terkesan baik karena bisa meningkatkan angka produksi sapi dalam negeri dalam waktu sesaat.

Namun, kritik Samad, ternyata sapi yang dilahirkan dari hasil inseminasi buatan tidak bisa melahirkan keturunan. "Sehingga mata rantai produksinya berhenti sampai disitu," ujarnya.

Samad juga mengkritik pernyataan pemerintah yang menyebut produksi daging sapi lokal tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Menurutnya, berdasarkan penelitian KPK sentra-sentra penghasil daging sapi di Bali, Surabaya, dan NTT cukup mampu memenuhi kebutuhan daging sapi nasional.

Tetapi, sejumlah oknum sengaja menyelundupkan daging sapi keluar negeri melalui Kalimatan agar menciptakan kesan seolah-olah Indonesia kekurangan produksi daging sapi. "Akhirnya kita impor dan ketergantungan kita pada negara luar terjadi," katanya.

Berbagai regulasi impor pangan yang dikeluarkan pemerintah akhirnya hanya merugikan negara. Kebijakan impor pangan menurutnya terus dilanggengkan untuk memberi keuntungan kepada par pelaku importir hitam dan oknum kementerian tertentu. Sementara petani, justru mengalami kerugian. "Rakyat Indonesia dibohongi terus!" tuntas Samad.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement