REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun lima pasar rakyat di ibu kota sebagai salah satu upaya mengakomodir sekaligus menertibkan pedagang kaki lima.
"Pasar rakyat ini nantinya akan kita gratiskan bagi para pedagang kaki lima. Artinya, tidak ada biaya sewa. Tapi, mereka tetap harus membayar biaya pengelolaan pasar yang terdiri atas listrik, kebersihan dan keamanan. Ini berbeda dengan retribusi," kata Direktur PD Pasar Jaya Djangga Lubis di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.
Menurut Djangga, kelima pasar tersebut akan dibangun menyebar di lima wilayah DKI, yaitu di daerah Pasar Manggis (Jakarta Selatan), Nangka Bungur (Jakarta Pusat), Kampung Duri (Jakarta Barat) dan Kebon Bawang (Jakarta Utara). Sedangkan, untuk Jakarta Timur, lanjut dia, masih dalam proses pembahasan.
"Dengan dibangunnya pasar-pasar rakyat tersebut, kita berharap kedepannya tidak ada lagi pedagang yang menggelar dagangannya di badan jalan maupun trotoar, sehingga lebih tertib dan tertata," ujar Djangga.
Ia menuturkan kelima pasar rakyat tersebut berbeda dengan pasar-pasar yang sudah ada saat ini, karena akan dibangun di atas lahan yang tidak terlalu luas.
"Jadi, bisa dibilang pasar rakyat ini seperti pasar lingkungan. Lahannya terbatas, tidak begitu luas, sehingga pasar yang akan kita bangun pun kecil," tuturnya.
Dia mengungkapkan kapasitas pedagang yang dapat ditampung di pasar rakyat tersebut berbeda-beda, tergantung luas lahan yang tersedia di masing-masing wilayah.
"Setelah kita tinjau lebih lanjut, luas lahan yang ada bervariasi, sekitar 100 sampai 300 meter persegi. Kalau dihitung-hitung lagi, setiap pasar rata-rata dapat menampung sekitar 100 pedagang. Kecuali di daerah Pasar Manggis yang lahannya memang agak luas, jadi bisa menampung sekitar 300 pedagang," ungkap Djangga.
Pasar-pasar tersebut, tambahnya, akan diperuntukkan bagi para pedagang yang berada di sekitar lokasi yang akan dibangun. Diperkirakan, pembangunannya akan selesai dalam waktu kurang lebih enam bulan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika