REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR akan meminta penjelasan KSAD terkait rencana pembangunan jalan sebanyak 16 titik di Papua dan Papua Barat yang akan diserahkan kepada TNI AD. Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan, penjelasan Menteri Pertahanan terkait hal itu tak memuaskan para legislator.

"Komisi I DPR siang ini akan memanggil Kepala Staf Angkatan Darat dan Komandan Zipur TNI AD untuk meminta penjelasan lebih lanjut soal pembangunan jalan di Papua dan Papua Barat," kata Mahfudz Siddiq. 

Menurut dia, pembangunan jalan sebanyak 16 titik itu akan dikerjakan selama 3,5 bulan. "Sementara secara geografis medannya sulit dan pembangunan infrastruktur di Papua banyak mengalami kendala-kendala nonteknis," ujarnya. 

Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi I DPR Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyatakan kesanggupannya melaksanakan tugas itu. Dikatakan, pengerjakan pembangunan ruas jalan tertentu di Papua dan Papua barat akan melibatkan lima unit zeni tempur TNI. 

Namun, ujarnya, Komisi I masih perlu mendengarkan dari KSAD langsung dan Komandan Zeni. "Kalau mereka bisa menjelaskannya dan menyakinkan, maka bisa saja Komisi I DPR menyetujui. Tapi kalau kelihatannya meragukan dan akan menjadi beban Kemenhan tentu Komisi I DPR tidak akan memberi persetujuan," ujarnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika