REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, saat ini demokratisasi tumbuh beriringan dengan ekonomi. Namun pertumbuhan ekonomi bersama dengan demokrasi prosedural  akhirnya melahirkan money politics.

Makanya perlu diangkat isu konsolidasi demokrasi di Indonesia. "Perlu dicari sistem demokrasi yang lebih cocok untuk Indonesia seperti demokrasi yang berketuhanan dan demokrasi multikultural," kata Din dalam Acara Lecture Series on Leadership in Politics di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa, (3/9).

Saat ini, Din menerangkan, harus diupayakan demokrasi yang lebih cocok dengan kultur Indonesia untuk menggantikan demokrasi prosedural. "Bahkan demokrasi prosedural ini oleh sebagian orang  dinilai sebagai demokrasi kriminal," katanya menerangkan.

Menjelang 2014, kata Din, sudah banyak baliho  yang dipasang di mana-mana berisi wajah simpatiknya dengan senyum. Mereka adalah caleg yang ingin maju dalam pemilu.

"Namun sayang wajah-wajah itu banyak yang tidak tersenyum setelah pemilukada. Sebab mereka banyak yang menumpuk hutang untuk membiayai kampanye," ujar Din.

Untuk menjadi bupati, kata Din, membutuhkan dana minimal Rp  30 miliar. Apalagi untuk menjadi  gubernur atau presiden. Makanya butuh demokrasi yang lebih baik dan tidak mengandalkan uang saja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika