REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi menyatakan kerusuhan terkait Pemilihan Kepala Daerah Kota Probolinggo perlu diwaspadai, jangan sampai melebar ke persoalan Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Jatim).
"Kewaspadaan ini tidak cukup sekadar menyesalkan kejadiannya atau mengimbau sana-sini. Namun, kepolisian harusnya menutup dua sumber besar kekacauan pilkada yakni kecurangan yang melanggar hukum dan provokasi yang melanggar hukum pula," katanya dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (2/9).
Mantan Ketua Umum PBNU itu mengatakan kerusuhan selalu dimulai dari tuduhan kecurangan, yang mungkin benar dan mungkin pula tidak benar, tapi direaksi secara brutal. Menurut Hasyim, tugas mencegah kecurangan dalam proses dini berada di KPUD dan Panwaslu, tapi seringkali dua instansi ini kalah bermain dengan dedengkot politisi kandidat dan liku-liku permainan uang.
Sesungguhnya, lanjut pengasuh Pondok Pesantren Al Hilam Malang itu, kepolisian dalam tingkat dini dapat mengantisipasi dengan cara memfoto rekapitulasi penghitungan suara atau formulir C1 di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS) sehingga dalam beberapa menit dapat diketahui hasil penghitungan nyata, tanpa ada penghitungan cepat.
"Sayang belum pernah terjadi pihak kepolisian menyebar foto rekap C1 ke masyarakat karena mungkin merasa bukan tugasnya. Padahal apabila itu dilakukan akan dapat menutup pintu besar kecurangan," katanya.
Dalam kondisi ini, lanjutnya, provokator mendapat tempat untuk beraksi. Seandainya kepolisian menjaga sejak dari hulu dengan foto dan berakhir dengan bertindak terhadap provokator pastilah pilkada, pileg, dan pilpres berlangsung dengan aman.
"Permainan kandidat, aparat pemilu, dan birokrasi di lingkungan tempat pemilu masih mendominasi masalah. Sayang kepolisian hanya bertindak pada kerusuhan dengan represi, namun tidak mampu menjaga sumber kerusuhan itu sendiri," kata Hasyim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
