REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para pejabat negara sebaiknya mempertimbangkan diri mengikuti konvensi calon presiden Partai Demokrat. Keikutsertaan mereka pejabat negara dalam konvensi dikhawatirkan bisa menimbulkan konflik kepentingan dalam menjalankan fungsi tugas.
"Kalau ada conflict of interest silakan mempertimbangkan," kata Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (30/8).
Namun, Marzuki menegaskan, konflik kepentingan belum tentu dialami setiap pejabat negara yang mengikuti aktivitas politik. Hal ini bergantung pada masing-masing individu. "Tentu tergantung pejabat yang bersangkutan apakah dalam konvensi terjadi conflict of interest atau tidak," ujarnya.
Marzuki tak mau partainya disalahkan karena melibatkan sejumlah pejabat dalam konvensi. Menurutnya langkah Demokrat melibatkan pejabat negara sebagai peserta konvensi sudah tepat. Karena hal ini mencerminkan konvensi capres Demokrat terbuka bagi siapa saja. "Demokrat sudah betul membuka ruang bagi siapa saja yang ingin menjadi presiden," katanya.
Calon peserta konvensi ini juga menggarisbawahi bahwa setiap warga negara berhak mencalonkan diri sebagai presiden, termasuk pejabat negara. "Siapa pun berhak jadi pemimpin, apa pun jabatannya," ujarnya.
Sekretaris Komite Konvensi Partai Demokrat, Suaedy Marasabessy mengatakan tidak ada larangan bagi pejabat negara maju sebagai calon presiden. "Konstitusi tidak melarang. Bahkan pejabat negara sekelas presiden saja bisa maju kembali menjadi calon presiden," kata Suady.
Kekhawatiran pejabat negara menggunakan fasilitas negara tidak perlu dikhawatirkan. Karena di era keterbukaan seperti sekarang publik bisa mengawasi secara langsung bagaimana kinerja para pejabat negara. "Kalau mereka menggunakan fasilitas negara biar publik yang menghukum," ujarnya.
Berangkat dari pemahaman seperti itu, Suaedy berpandangan para penjabat negara yang mengikuti konvensi tidak perlu mengundurkan diri. Dia juga percaya Presiden Susilo Bambang Yudhyono akan melakukan pengawasan terhadap kinerja pembantunya. "Nanti terlihat siapa yang menggunakan fasilitas negara bisa diberhentikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika