REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR, Marzuki Alie, menegaskan tidak ada perbedaan antara laporan audit investigasi Hambalang II yang diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan DPR.

"Laporan BPK cuma satu. Yang disalahkan ke KPK dan DPR sama," kata Marzuki kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (30/8).

Marzuki menyatakan telah bertemu dengan Ketua BPK, Hadi Purnomo, pagi tadi di Istana Negara. Dalam pertemuan itu dia mengonfirmasi soal informasi hilangnya 15 nama anggota DPR di laporan audit Hambalang BPK. Ternyata, kata Marzuki, 15 nama anggota DPR berasal dari kerta kerja BPK bukan laporan resmi. "Nama-nama itu ada di kertas kerjaan bukan laporan," ujarnya.

Marzuki mengatakan, berdasarkan keterangan Hadi, BPK memang pernah memeriksa 15 nama anggota DPR untuk audit Hambalang. Namun karena dianggap tidak memiliki keterkaitan dalam pelanggaran anggaran proyek Hambalang ke 15 nama itu tidak dimasukan dalam laporan audit BPK. "15 nama itu dipanggil untuk dimintai keterangan. Tapi ternyata tidak tersangkut (Hambalang)," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika