REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang, mengklaim, lulusan siswa SMP belum 100 persen melanjutkan ke SMA atau sederajat.
Dari 34.710 lulusan SMP, yang melanjutkan ke jenjang berikutnya hanya 78 persen. Dengan begitu, lebih dari 6.800 siswa tak bisa melanjutkan sekolah.
"Masih cukup tinggi, siswa yang tidak lanjut ini," ujar Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karawang, Agus Supratman, kepada Republika, Ahad (25/8).
Atas kondisi itu, pihaknya telah mengevaluasi persoalan pendidikan ini. Pasalnya, pemerintah terus menggenjot penuntasan wajib belajar sembilan tahun serta program pendidikan universal. Maksudnya, anak-anak usia sekolah ini, mereka harus menyelesaikan pendidikan minimalnya sampai SMA. Program ini, harus terealisasi 100 persen.
Kemudian, program lainnya yaitu pendidikan universal. Artinya, pelajar yang telah lulus SMP, digenjot untuk mengikuti pendidikan di tingkat selanjutnya. Baik itu secara pendidikan formal di sekolah. Maupun lembaga pendidikan lainnya. Seperti pondok pesantren maupun kursus.
"Yang jelas, pendidikan mereka tidak terputus sampai SMP saja," jelasnya.
Menurut Agus, penyebab lulusan SMP banyak yang tak melanjutkan ini ada berbagai faktor. Salah satunya, rendahnya pemahamam mengenai pentingnya pendidikan. Banyak warga Karawang terutama yang hidup di peloksok, menyarankan anaknya untuk tidak melanjutkan sekolah.
Alasannya, lulusan SMP masih bisa keterima kerja di pabrik. Bahkan, gaji mereka juga hampir sama dengan karyawan lulusan SMA. Pemahaman seperti itu, perlu diluruskan. Sebab, pendidikan itu tak melulu dilihat dari nominal uang. Mengingat, pendidikan merupakan investasi yang tak ternilai harganya.
Karena itu, kedepan program pendidikan akan terus di genjot. Termasuk, pengoptimalan lulusan SMP untuk melanjutkan ke SMA. Caranya, pemkab akan terus memberikan perhatian. Berupa, stimulus anggaran yang cukup besar.
Tahun ini saja, Pemkab Karawang telah mampu membebaskan biaya DSP dan SPP bagi siswa SD sampai SMA. Baik negeri maupun swasta. Khusus untuk SMA swasta, bantuan itu baru berlaku bagi siswa kelas satu. Sedangkan siswa kelas dua dan tiga, tetap membayar SPP.
Untuk siswa SMA, bantuan itu senilai Rp 1 juta per orang. Sedangkan siswa SMK, sebesar Rp 1,8 juta per orang setiap tahunnya. Jadi, sekolah bisa mengklaim bantuan ke dinas sesuai dengan jumlah muridnya.
"Targetnya, pada 2015 mendatang semua sekolah negeri dan swasta dari SD sampai SMA biaya DSP dan SPP akan ditanggung penuh oleh pemkab," jelasnya.
Sementara itu, Plt Sekda Karawang Teddy Rusfendi Sutisna, mengatakan, pendidikan ini sangat penting. Sebab, dengan pendidikan (ilmu) akan mengubah masyarakat dari keterbelakangan, kebodohan dan ketidaktahuan. Karena itu, generasi muda Karawang harus seluruhnya sekolah. Bahkan, minimalnya lulusan SMA.
"Makanya, kedepan program pendidikan akan terus dievaluasi. Supaya target itu bisa tercapai," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika