REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG PINANG--Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Jumat (23/8) gelap gulita lantaran PLN memutus aliran listrik.
Petugas PLN sejak kemarin berada di sekitar Kantor DPRD Kepulauan Riau (Kepri), dengan membawa cangkul, namun hingga pukul 17.00 WIB listrik belum dipadamkan.
"Listrik diputus karena ada tunggakan yang belum dibayar ke PLN. Itu sudah sering terjadi, tetapi tidak sampai terjadi pemadaman listrik," kata Kasubag Humas DPRD Kepri Nelmawati, di Tanjungpinang. Nelmawati tidak ingin mengomentari hal itu lebih jauh, dengan alasan masih sakit.
Informasi yang didapat, dari beberapa staf di Sekretariat DPRD Kepri, listrik sudah padam sejak Jumat pagi. Sementara mesin genset di DPRD Kepri belum dioperasikan sehingga mereka tidak dapat bekerja.
PLN sebenarnya sudah empat kali hendak memutuskan aliran listrik di Kantor DPRD Kepri, namun baru kali ini mengeksekusi. Alasannya, Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang menangani pembayaran listrik itu, belum juga melunasi tunggakan.
Informasi terhadap pemutusan aliran listrik ke DPRD Kepri mengejutkan pimpinan DPRD Kepri. Wakil Ketua DPRD Kepri Ing Iskandarsyah menyesalkan hal itu sampai terjadi.
Permasalahan itu akan segera dibahas bersama instansi yang berwenang agar listrik dapat kembali diaktifkan di DPRD Kepri.
"Seharusnya hal itu tidak terjadi jika tagihan listrik dibayar tepat waktu. Permasalahan ini tidak boleh terulang lagi," ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Manajer Humas PT PLN Kepulauan Riau, kecuali Batam, Nasri, membantah pihaknya telah memadamkan listrik di Kantor DPRD Kepri. "Kami tidak memutuskan aliran listrik di Kantor DPRD Kepri. Tidak ada tunggakan pembayaran listrik," ujarnya.
Nasri mengungkapkan, tunggakan listrik di DPRD Kepri hanya terjadi pada Januari-Maret 2013, namun pada bulan selanjutnya dibayar.
"Saya tidak sedang berusaha menutupi permasalahan tunggakan listrik di kantor itu. Kondisinya, kami tidak memadamkan listrik di DPRD Kepri," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
