REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Hingga kini belum ada calon legislatif yang akan bertarung pada Pemilu 2014, yang berani secara terang-terangan menyatakan melawan terhadap korupsi dan penegakan hukum di daerah maupun di pusat.

"Kita lebih banyak dibius pencitraan politik. Calon legislatif kita ramai-ramai hanya mengkampanyekan demokrasi semu. Mestinya, ideologisasi politik yang penting, misalnya berani menyatakan melawan terhadap korupsi," kata Pengamat politik Universitas Tadulako Palu, Dr Darwis di Palu, Jumat (23/8), pascaditetapkannya daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif di daerah itu.

Darwis mengatakan dengan ramainya alat peraga kampanye berupa spanduk dan baliho belum ada yang tegas menyatakan berani melakukan penegakan hukum. Semua bahasa dalam alat peraga itu hampir seragam, menyejahterakan rakyat.

Ia mengatakan perjuangan paling berat dihadapi saat ini adalah pemberantasan korupsi dan menegakkan kebenaran. Banyaknya kemiskinan dan masalah kesejahteraan lainnya di tanah air saat ini ditengarai salah satu biang keroknya adalah tindakan korupsi yang dilakukan elit.

"Padahal politik adalah berujung pada perbaikan dari yang tidak bagus menjadi bagus," katanya.

Darwis mengatakan, karena tidak adanya keberanian itu, dia khawatir Pemilu nantinya hanya melahirkan politik sandra, yakni tersandranya politisi di DPRD karena tidak berani melakukan perlawanan atas berbagai masalah seperti korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

Dikatakan Darwis, kini masyarakat membutuhkan wajah baru partai politik yang berani melakukan terobosan-terobosan baru dalam membangun demokrasi di tanah air.

"Itu sudah ada, tapi belum apa-apa sudah terjadi keretakan internal. Ini juga bisa menurunkan kepercayaan publik," katanya.

Darwis berharap para calon anggota legislatif yang akan bertarung nantinya lebih memberikan pendidikan politik yang mencerdaskan sehingga hasil Pemilu 2014 lebih baik dan terhindar dari politik uang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika