REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berencana mengucurkan dana bantuan pada daerah untuk merevitalisasi pasar tumpah.
Sebab, pasar tumpah sering menyebabkan kemacetan terutama saat arus mudik dan balik lebaran. Namun, program ini ternyata kurang disambut daerah karena revitalisasi pasar tidak menjadi prioritas daerah.
"Dari 26 kabupaten/ kota mungkin yang konsen memperbaiki pasar kurang dari 10, yang lainnya nggak. Rata-rata menunggu bantuan dari pemprov dan pusat," ujar Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Ferry Sofwan, kepada wartawan, Kamis (22/8).
Menurut Ferry, program revitalisasi pasar tumpah harus disertai syarat pada semua daerah. Yakni, alokasi bantuan dari provinsi harus juga disertai anggaran di APBD daerah.
"Misalnya, di Pantura, kami akan memberikan bantuan dana asal kabupaten juga harus mengalokasikan. Kalau sekarang kan semuanya bergantung pada bantuan daerah," katanya.
Ferry menjelaskan, jumlah pasar tradisional yang ada di Jabar hampir 800-an pasar. Dari jumlah pasar yang dikelola kabupaten/ kota tersebut, 60 persen-nya dalam kondisi rusak sedang sampai parah.
"Kondisi bangunan yang rusak parah ini membuat para pedagang meluber ke luar pasar, sampai ke jalan atau menjadi pasar tumpah," kata Ferry.
Dikatakan Ferry, pada 2013 ini, Pemprov Jabar hanya mengucurkan bantuan dana revitalisasi pasar untuk 13 pasar. Setiap pasar, memperoleh dana sebesar Rp1 miliar.
Pada tahun depan, Ia berharap jumlah pasar tradisional yang memperoleh bantuan akan bertambah. Terutama, yang menyebabkan pasar tumpah. Diharapkan, jumlah pasar yang memperoleh bantuan sebanyak 27 pasar.
"Revitalisasi pasar itu sebenarnya butuh biaya besar, walaupun bantuan Rp 1 miliar itu bermanfaat tapi belum menjawab langsung berbagai persoalan di pasar," katanya.
Ferry menilai, kalau kabupaten/ kota mengalokasikan dana untuk revitalisasi juga, maka dana bantuan dari Pemprov Jabar bisa dioptimalkan. Sehingga, pasar tradisional bisa direvitalisasi dan lalu lintas. Pasar tumpah pun, tidak akan mengganggu kelancaran lalu lintas terutama saat mudik lebaran.
Bantuan revitalisasi dari Kementerian dan Pemprov Jabar, menurut Ferry, hanya bersifat stimulus karena kewenangan pasar ada di daerah. Namun, sering kali dana bantuan dari Provinsi tersebut tidak digunakan untuk merevitalisasi pasar yang diharapkan oleh Pemprv Jabar. Kabupaten/ kota, menentukan sendiri pasar yang akan direvitalisasi mereka.
"Kami tidak bisa menolak ajuan pasar yang akan direvitalisasi kabupaten/kota karena rata-rata alasannya ada pasar yang kondisinya mendesak untuk diperbaiki," katanya.
Menurut Ferry, Pemprov Jabar dan Pemerintah Pusat concern untuk merevitalisasi pasar. Namun, kalau kabupaten/ kota tidak ada yang peduli, maka akan berat juga. Pasar tumpah sendiri, kata dia, terjadi karena Pemda melakukan pembiaran dan memperoleh restribusi dari para pedagang.
"Bantuan dari provinsi sebenarnya sudah mengucur sejak 2009 harusnya dibarengi dengan alokasi pemda untuk membenahi pasar ini," kata Ferry.
Ikuti Whatsapp Channel Republika