REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan warga mengharapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penambahan halte kendaraan umum pasca penertiban pedagang kaki lima dan lalu lintas di kawasan Tanah Abang.

Dengan penambahan halte tersebut, menurut Monalisa (39), di Jakarta, Kamis (22/8), agar masyarakat tidak menghentikan kendaraan umum di sembarang tempat sehingga menimbulkan kemacetan.

"Tidak ada tempat khusus menunggu angkutan umum jadi saya menunggunya di sini, memang sih membuat macet," kata dia di depan Pasar Tanah Abang Blok A.

Monalisa, mengatakan ia menghentikan Kopaja untuk menuju Stasiun Tanah Abang di tempat yang ia nilai mudah dan tidak merepotkan meski berpotensi menghambat arus lalu lintas. "Ya gimana lagi, lagipula petugas tidak melarang," kata warga Ciledug itu.

Sementara itu Hutasoit (45) pengemudi Kopaja 502 jurusan Tanah Abang-Kampung Melayu mengeluhkan kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di depan Pasar Tanah Abang Blok A dan Blok B karena adanya hambatan berupa mobil yang berhenti, kendaraan umum yang berhenti dan juga arus keluar masuk kendaraan pribadi dari parkir dalam gedung.

"Ya kesel juga sih, capek kalau harus macet. Tapi saya juga terpaksa berhenti bila ada sewa (penumpang-red) yang mau naik," paparnya.

Ia mengatakan tidak keberatan bila warga menunggu kendaraan umum, menghentikan kendaraan umum di halte. "Justru itu memudahkan," katanya.

Meski demikian ia mengakui pascapembenahan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang, kondisi lalu lintas relatif lancar dibandingkan sebelumnya.

Pantauan Antara di depan Pasar Tanah Abang Blok A, puluhan warga yang selesai berbelanja menunggu angkutan umum maupun kendaraan miliknya di depan lobi pusat perbelanjaan tersebut. Hal itu mengakibatkan lalu lintas tersendat.

Beberapa kendaraan pribadi maupun taksi tampak berhenti meski di dekatnya ada rambu lalu lintas larangan untuk berhenti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika