REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Direktur Sinergi Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) meminta KPUD Jatim melakukan sosialisasi pilkada secara merata ke berbagai daerah kota/kabupaten. Dia menyatakan sosialisasi merupakan kewajiban KPUD yang diamanatkan undang-undang. "Warga punya hak mendapat informasi soal pilkada Jatim," katanya, Rabu (21/8).

Dikatakan, minimnya sosialisasi akan berimbang pada rendahnya partisipasi pemilih. Kalau sudah begini, siapa pun calon yang akan menang di pilkada nanti, tidak akan memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat Jatim untuk menjadi kepala pemerintahan. "Kalau partisipasi pemilih merosot KPUD Jatim yang paling bertanggung jawab," ujarnya.

Dari pantauan Republika di sejumlah kota Jatim, sosialisasi pelaksanaan pilkada Jatim memang minim. Terhitung tidak lebih dari lima baliho sosialisai yang ditemui selama perjalanan Madiun, Magetan, Ponorogo, Madiun, Jember, Jombang, Sidoarjo, Lamongan, Surabaya. Padahal, Republika melalui jalan provinsi yang notabenenya cukup efektif digunakan sebagai ruang sosialisasi.

Lemahnya sosialisasi tentu patut disayangkan mengingat anggaran pelaksanaan Pilkada Jatim terbilang cukup besar, yakni hampir menyentuh angka Rp 1 triliun. Yaitu, Rp 650 miliar untuk KPU, Rp 150 miliar Bawaslu, Rp 200 miliar untuk keamanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika