REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat meminta para profesional Indonesia dalam Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri agar membangun diplomasi ketenagakerjaan dengan pemerintah setempat.
Pasalnya ada banyak permintaan pekerja semi skill dan skill dari masyarakat pengguna di luar negeri namun pemerintahnya masih melakukan pengetatan masuknya pekerja asing.
Pernyataan itu disampaikan Jumhur dalam keterangan pers yang diterima Republika ketika ia menjadi pembicara pada Kongres Kedua Diaspora Indonesia di Jakarta, kemarin (19/8).
Menurut Jumhur, saat ini Indonesia sudah patuh dan menerima adanya globalisasi barang dan jasa. Globalisasi barang dan jasa ini, kata dia, telah masuk ke seluruh negara. Namun anehnya, pada saat bersamaan, negara-negara maju ini tidak mau menerima masuknya para pekerja asing.
Diaspora Indonesia, kata Jumhur, harus bisa memperjuangkan adanya balance of trade antara masuknya arus barang dan jasa dengan liberalisasi migrasi manusia.
Jumhur mencontohkan, di Darwin, Australia, ekspor sapi potong ke Indonesia sudah menguntungkan pemerintahnya. Namun sayangnya, yang bekerja di sektor itu adalah para pekerja dari Cina yang tidak langsung berkaitan dengan impor sapi. Dan ketika pemerintah Indonesia meminta perluasan penempatan TKI sektor peternakan, pemerintah Australia membatasi dengan persyaratan skore bahasa inggris dikenal dengan IELT'S dengan point 7 atau sangat tinggi.
"Padahal para penggunanya di Darwin meminta pekerja dari Indonesia namun pemerintahnya justru menghambat," kata Jumhur.
Jumhur memahami bahwa diaspora Indonesia tidak hanya ditandai dengan keberadaan 6,5 juta TKI di 178 negara, tetapi juga oleh orang-orang Indonesia yang telah menjadi penduduk atau warga negara keturunan Indonesia yang menetap di berbagai negara serta orang-orang asing yang memiliki daya tarik dan kepedulian terhadap Indonesia.
"Karena itu saya minta agar Diaspora Indonesia di luar negeri melakukan desakan kuat ke negara maju untuk bisa menerima liberalisasi migrasi manusia," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Jumhur juga mengulas adanya kritikan terhadap penerapan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Dia menjelaskan bahwa pemberlakuan KTKLN selama ini telah mampu mencegah meluasnya proses tindak pidaa perdagangan orang (TPPO) di desa-desa.
"Ratusan ribu pekerja ditraffict/smugling ke luar negeri dan hanya KTKLN yang bisa menghentikannya," tegas Jumhur.
Menjawab pertanyaan soal direct hiring, Jumhur mengatakan bahwa permintaan rekrut langsung ini telah menimbulkan persoalan terbesar bagi pekerja Indonesia di luar negeri. Pemerintah tidak membolehkan adanya direct hiring TKI dari desa-desa karena tidak jelas apa pekerjaan mereka dan jelas tidak ada perlindungannya.
"Perusahaan-perusahaan di Taiwan memang meminta direct hiring bagi pekerja rumah tangga. Direct hiring, No way," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika