Ahad 18 Aug 2013 18:58 WIB

Pemprov Jabar-BUMD Cina Bentuk Tim Gabungan Pembangunan Monorel

Ahmad Heryawan
Foto: Antara/Agus Bebeng
Ahmad Heryawan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jawa Barat dan China National Machinery Import and Export Corporation (CMC) telah membentuk tim gabungan untuk membahas pembangunan monorel (Mass Rapid Transit/MRT) yang terintegrasi di kawasan Bandung Raya, tim tersebut akan mulai bekerja pekan depan. "Jadi, kita sudah membentuk tim tetap, baik dari Pemprov Jabar dan BUMD Cina," kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, di Bandung, Ahad (18/8).

Ia menuturkan, tim dari Pemprov Jawa Barat merupakan pakar/ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB). "Kita menunjuk ITB sedangkan Cina juga menunjuk salah satu kampus di Beijing. Nantinya kedua tim tersebut akan bergabung dalam kinerjanya," kata dia.

Dia mengatakan, sebagai langkah awal, tim gabungan ini akan mulai menyusun Mass Rapid Transit MRT yang terintegrasi jangka panjang di kawasan Bandung Raya itu sebagai acuan pembangunan monorel. "Dan penyusunan masterplan tersebut ditargetkan selesai satu tahun ke depan," ujarnya.

Selain membahas masterplan Transportasi Bandung Raya, kata Heryawan, tim gabungan tersebut juga akan membahas sub masterplan atau feasibility study (FS) untuk pembangunan monorel. "Masterplan dan sub masterplan tersebut akan disusun secara simultan. Jadi tidak mungkin yang kedua dibahas sebelum yang pertama dibahas. FS monorel harus jadi bagian Masterplan Tansportasi Bandung Raya, makanya disusun secara simultan," paparnya.

Ia menuturkan, tim gabungan itupun melibatkan pemerintah kabupaten/kota karena menjadi bagian penting dalam tim tersebut walaupun untuk tahap awal pihaknya akan lebih dulu berperan. "Saat memasuki tataran teknis, pemerintah kabupaten/kota akan menjadi pihak yang paling aktif bekerja. Oleh karena itu, nantinya, pemerintah kabupaten/kota harus aktif," katanya.

Ketika ditanyakan kawasan yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan monorel, Heryawan mengaku tidak tahu. Pihaknya meminta agar kawasan tersebut ditentukan setelah penyusunan masterplan selesai. "Saya bukan ahlinya jadi tunggu saja hasil pembahasan masterplan. Supaya terkait, tertib, kita perlu masterplan lebih dulu," kata Heryawan.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement