REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pilgub Jawa Timur (Jatim) semakin menarik untuk dicermati. Apalagi setelah pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) menjadi korban KPU Jatim. Fakta itu terkuak melalui sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pengamat politik UI Boni Hargen mengatakan, pasangan Berkah yang didzalimi dengan tidak diloloskan menandakan ada kekuasaan besar yang mengintervensi KPU. "Proses pemilukada di Jatim ini dikuasai oleh kartel yang membatasi monopoli pasar," katanya di Jakarta, Jumat (16/8).

Kasus Pilgub Jatim, kata Boni, bukan hanya menjadi kartel politik saja. Tapi menjadi kejahatan dan serius. Kalau dibiarkan dapat merusak politik di Indonesia. Apalagi Jatim adalah wilayah terbesar dalam pemilihan politik di Indonesia. "Rebutan Jawa Timur adalah rebutan nasional sebenarnya. Khofifah dan Pakde Karwo itu sebenarnya hanya pion dari tokoh-tokoh politik nasional," katanya.

Direktur Sosial Politik The Jakarta Institute La Ode Ahmadi menyoroti netralitas KPU Jatim yang harus mutlak dijaga demi kualitas pemilukada. Penyelenggara pemilu jangan sampai menjadi alat penguasa atau partai politik tertentu. Dengan berfungsi tanpa bias tentu bisa kredibilitas lembaga yang berwenang. 

"Terjadi keberpihakan KPU Jatim dalam penyelenggaraan Pilgub Jatim. Penyelenggara pemilukada harus netral menjaga kualitas pemilukada itu sendiri," sarannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika