REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Salah satu fungsi partai politik (parpol) untuk melaksanakan pendidikan politik masih dianggap belum maksimal.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hajriyanto Y. Thohari mengatakan, fungsi tersebut kini justru mulai diambil alih oleh institusi pendidikan.
"Fungsi partai politik untuk melakukan pendidikan politik sangat lemah. Bahkan dalam mendidik para kadernya untuk menjadi tokoh-tokoh yang bersih itu sangat lemah,'' kata Hajriyanto ditemui usai Program Pemilih Muda bertajuk Rock the Vote Indonesia di Balairung Universitas Indonesia (UI), Kamis (15/8).
Acara pendidikan politik bagi 8.500 mahasiswa baru UI 2013 ini dilaksanakan oleh Center for Election and Political Party (CEPP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI.
Dia melanjutkan, bahkan parpol juga belum dapat menindak tegas para kadernya yang melakukan tindakan korupsi. Misalnya, dengan mencopot jabatannya. Hajriyanto mengatakan, dirinya menyambut gembira acara yang diselenggarakan oleh CEPP FISIP UI.
Menurutnya, acara ini sangat baik agar terlaksana Pemilu 2014 yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Pramono Anung, dalam kesempatan yang sama menyampaikan, parpol masih perlu pendewasaan. Selain itu, Pramono juga berpendapat, pendidikan politik sangat penting untuk membentuk pemilih yang rasional dan calon pemimpin bangsa masa depan.
"Pemilih pemula biasanya kritis, rasional, dan pragmatis tidak terikat parpol tertentu," ujar Pramono.
Menurutnya, pemilih pemula cenderung tidak terpengaruh oleh parpol yang hanya menampilkan citra karena memiliki tingkat daya kritis yang baik. Dia juga berpendapat, pendidikan politik sebagaimana yang dilakukan UI juga sangat baik untuk dilaksanakan di universitas lain di seluruh Indonesia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika