REPUBLIKA.CO.ID, TULUNGAGUNG -- Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tulungagung, Muji Widodo, memastikan amuk dan upaya kabur puluhan narapidana dan tahanan dipicu oleh pesta minuman keras yang dilakukan beberapa napi Blok A dan B.
"Ada sekitar enam narapidana yang informasinya dalam kondisi mabuk dan membuat keributan dengan menjebol pintu blok dan memprovokasi puluhan napi lain yang sedang shalat tarawih untuk melakukan perusakan," ungkapnya di Tulungagung, Minggu dini hari.
Ia menjelaskan bahwa upaya kabur puluhan narapidana dan tahanan yang sebelumnya berpesta minuman "arjo" (arak jowo) itu berhasilkan digagalkan oleh petugas.
Pada peristiwa itu, sebagian napi dan tahanan sempat menembus pintu portir lapis kedua di pintu masuk utama LP Kelas II Tulungagung dengan cara mendobrak teralis besi.
Belum diketahui secara pasti asal-usul minuman keras tersebut, apakah segaja diselundupkan atau ada oknum petugas yang memfasilitasi pelanggaran.
Kepada wartawan, Muji mengaku masih akan menelusuri asal-usul minumam memabukkan yang seharusnya dilarang keras masuk di lingkungan LP itu.
"Kami juga belum tahu minuman itu dari mana. Bisa jadi diselundupkan oknum keluarga atau kerabat saat jam besuk sore," tuturnya.
Tidak hanya minuman keras, Muji juga menyebut di LP tempatnya bekerja kerap mendapat kiriman barang terlarang, seperti jenis dobel L (LL) ataupun psikotropika jenis lainnya.
Barang-barang haram itu sebagian dimasukkan ke dalam LP dengan cara dilempar melalui tembok pembatas bagian belakang atau samping. Sehingga, pesanan berhasil masuk ke halaman ruang tahanan Blok A dan B.
Puluhan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tulungagung mengamuk dan berusaha kabur dengan cara menjebol pintu keluar lapis kedua dan memecah kaca jendela di ruang penjagaan sipir pada Sabtu (3/8) sore.
Upaya pelarian sejumlah narapidana dan tahanan saat salat tarawih atau sekitar pukul 19.00 WIB tersebut gagal lantaran aparat kepolisian dan TNI segera datang ke lokasi sebelum pintu dan jendela LP dijebol.
Ikuti Whatsapp Channel Republika