REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petani berharap pemerintah tidak membuka lebar peluang investor asing untuk berbisnis persawahan nasional. Petani lokal sendiri dikatakan masih membutuhkan tambahan lahan agar produksi pangan nasional stabil bahkan meningkat.

"Ini dibuktikan dengan rata-rata kepemilikan lahan hanya 0,3 hektare (ha)," ujar Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, Jumat (2/8).

Jika rencana investasi ini akhirnya terwujud, maka pemerintah seolah mempertontonkan ketidakmampuan mengelola pertanian mulai dari hal yang mendasar.

Sebagai negara agraris, budidaya tanaman pangan sudah menjadi kearifan lokal bagi masyarakat petani. Jadi tidak dibutuhkan bantuan pihak asing untuk memproduksi tanaman pangan, terutama padi. 

Hasil penelusuran sementara SPI menemukan beberapa petani melaporkan mendapatkan tawaran untuk menjual atau menyewakan lahan miliknya. Untuk itu SPI mengimbau petani agar jangan melepaskan lahan yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah.

"Sebaiknya petani jangan ikut dalam program ini, karena merugikan petani Indonesia," katanya dihubungi Republika.

Pemerintah semestinya mulai melakukan pembinaan petani secara serius. Sejak 1998, menurut dia, sikap  pemerintah lebih condong pada pembukaan pasar, membuka impor pangan dan menggaet perusahaan besar untuk mengolah pertanian.

"Cukup dikelola oleh petani dan ini sekarang sudah mulai tanda menggembirakan. Petani mengolah sawah sudah bagus," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika