REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menjanjikan akan menyerahkan hasil audit proyek Hambalang sebelum Hari Raya Idul Fitri pada pekan depan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun ikut menunggu janji dari BPK ini.
"DPR menunggu untuk segera diserahkan," kata Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung yang ditemui di kantor KPK, Jakarta, Kamis (1/8).
Pramono menambahkan sampai saat ini pimpinan DPR belum menerima hasil audit BPK terkait proyek Hambalang. Ia berharap BPK dapat menepati janjinya yang akan menyerahkan hasil audit itu sebelum Hari Raya Idul Fitri 1434 H.
Pramono melanjutkan, BPK mengatakan proses audit sudah sampai finalisasi untuk diserahkan kepada DPR. Jika DPR sudah menerima hasil auditnya, maka akan langsung diteruskan kepada komisi terkait, termasuk kepada KPK.
"Sekarang ini sudah finalisasi untuk diserahkan ke DPR. Kalau sudah, akan diteruskan ke komisi-komisi terkait juga kepada KPK untuk ditindaklanjuti," tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, KPK mengakui belum adanya hasil audit BPK terkait proyek Hambalang menghambat proses penyidikan kasus dugaan korupsi maupun dugaan penerimaan hadiah atau janji. Dalam kasus dugaan korupsi, KPK telah menetapkan tiga tersangka yaitu Deddy Kusdinar, Andi Alifian Mallarangeng dan Teuku Bagus Mohammad Noor.
Dari tiga tersangka ini, KPK baru melakukan penahanan terhadap Deddy Kusdinar beberapa pekan lalu. Teuku Bagus sudah diperiksa sebagai tersangka namun tidak dilakukan penahanan usai pemeriksaan.
Sedangkan untuk Andi Mallarangeng belum dijadwalkan pemeriksaannya sebagai tersangka. Untuk kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji, KPK menetapkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka.
KPK telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anas sebagai tersangka pada Rabu (31/7) lalu. Namun, Anas tidak memenuhi panggilan dengan dalih ada acara lain dan meminta dijadwalkan ulang pemeriksaannya usai Hari Raya Idul Fitri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika