REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya menurunkan biaya penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) sektor rumah tangga di Taiwan akhirnya membuahkan hasil. Melalui pertemuan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dengan kalangan pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS) di Jakarta, Senin (8/7), disepakati beberapa hal.
Salah satu kesepakatannya adalah penurunan sekitar 55,42 persen atas komponen biaya administrasi penempatan dari Rp 3.813.600 menjadi Rp 1.700.000 atau turun 20,68 persen dari total biaya Rp 24.003.920 ke Rp 19.039.012.
Pemangkasan biaya itu tidak mengubah besaran pokok kredit yang dipikul para TKI, yaitu Rp 17.022.200, termasuk tanpa mengurangi beban bunga pinjaman dari perbankan/lembaga keuangan selama ini sebesar 18,6 persen. ''Adapun para TKI diwajibkan melunasi pinjaman kreditnya untuk masa sembilan bulan dengan cara pemotongan gaji,'' ungkap Kepala BNP2TKI, M Jumhur Hidayat, Rabu (31/7).
Ia menjelaskan, penurunan biaya tersebut untuk meringankan beban calon TKI yang ingin bekerja di Taiwan. PPTKIS segera menindaklanjuti kesepakatan ini. ”Bagi PPTKIS yang tidak menaati kesepakatan ini akan dikenakan sanksi berupa penundaan pelayanan TKI secara online, sehingga PPTKIS tidak bisa memproses penempatan TKI ke Taiwan.”
Berdasarkan data Pusat Penelitian dan Pengembangan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI, jumlah keberadaan TKI di Taiwan mencapai 182.597 orang atau bahkan lebih. Sebanyak 149.808 (82 persen) di antaranya merupakan TKI perempuan yang khusus bekerja sebagai ’caregiver’ (pengasuh lanjut usia) di rumah tangga.
Jumlah lainnya adalah 72.789 (18 persen) terdiri laki-laki dengan pekerjaan di sektor formal perusahaan meliputi bidang manufaktur, konstruksi, perikanan, dan pertanian. Terkait penempatan TKI ke Taiwan, pada 2012 tercatat 81.071 orang dengan rata-rata 6.756 TKI dalam sebulan. Jumlah para TKI di Taiwan juga terbesar menyusul Vietnam dengan tenaga kerjanya sebesar 103. 381 orang, Filipina (86.441 orang), dan Thailand (66.449).
Ikuti Whatsapp Channel Republika