REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan sejumlah organisasi massa dan lembaga Islam Indonesia menyatakan suara pertentangan terhadap aksi kudeta militer yang tengah terjadi di Mesir, saat ini. Mereka bahkan mengecam keras aksi yang sama sekali tidak berazaskan kemanusiaan tersebut.
Menurut para pimpinan ormas dan lembaga Islam ini, bahkan aksi kekerasan yang terjadi di Mesir bukan lagi sekadar kudeta, melainkan tergolong dalam aksi terorisme militer skala besar.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, perkembangan dan kondisi keamanan yang terjadi saat ini di Mesir, semakin terus memanas. Bahkan, aksi ini dikatakan begitu brutal. Oleh karena itu, Muhammadiyah bersama sejumlah pimpinan ormas Islam lainnya, secara tegas mengecam aksi kekerasan terhadap umat Islam Mesir yang tiada henti itu.
''Kami menyatakan, mengecam keras aksi terorisme militer yang terjadi di Mesir ini. Kami meminta aksi-aksi itu untuk segera dihentikan,'' kata Din, Senin (29/7), di Gedung PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, dalam acara Pernyataan Bersama Ormas Lembaga Islam tentang Perkembangan Mutakhir Mesir.
Ia menjelaskan, dengan semakin terus berlanjutnya aksi kudeta yang bergulir di Mesir tersebut, ormas dan lembaga-lembaga Islam Indonesia pun mendesak untuk memosisikan kembali presiden Mursi. Sebab, pimpinan perkumpulan ormas Islam ini menyatakan, kepemimpinan Mursi adalah sah, dipilih secara demokratis.
Din menerangkan, Mursi dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan yang berlangsung demokratis. ''Tegakkan kembali hukum dan demokrasi di sana. Kami meminta agar Mursi dikembalikan ke bangku presidennya,'' katanya.
Pimpinan seluruh lembaga Islam Indonesia ini juga mengimbau, agar Organisasi Konferensi Islam (OKI), negara-negara Liga Arab, dan masyarakat internasional mendukung restorasi kepemimpinan ini, sesuai demokrasi. Sejumlah pimpinan ormas ini pun mengecam, masuknya intervensi asing dalam perguliran kudeta di Mesir. ''Khususnya bagi negara-negara adikuasa, seperti Amerika dan Israel untuk tidak lanjutkan intervensi itu,'' ucap Din.
Tak hanya itu para pimpinan ormas menyatakan, pemerintah Indonesia harus berperan aktif dalam menciptakan perdamaian abadi. Peran aktif itu, lanjutnya, pun tak hanya sekadar penyampaian ungkapan prihatin saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika