REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Pelaksana Harian Koperasi Industri Pembuat dan Pedagang Bakso Indonesia Erfan Setiawan mengimbau pemerintah untuk menghentikan pemberian ijin stabilisasi harga daging sapi kepada Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog).
Menurutnya, terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan dalam praktik stabilisasi tersebut. "Ini mengingat Bulog yang belum berpengalaman dalam kegiatan ini,"ujarnya di Jakarta, Jumat (26/7).
Dia mengaku, memiliki informasi bahwa Bulog saat ini bekerjasama dengan perusahaan trading atau pengumpul daging yang tidak dapat menjamin kehalalan serta higienitas daging. Menurutnya, Bulog tidak bekerja sama dengan industri daging yang seharusnya dapat menjamin dua hal tersebut.
"Perusahaan trading tidak akan bertanggung jawab terhadap kualitas, halal, dan higientitas karena perusahaan tersebut mengumpulkan dari berbagai Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Australia yang tidak semuanya menjamin kehalalan produk daging tersebut,’’ ujarnya.
Untuk itu pihaknya sangat ragu untuk membeli daging yang diimpor oleh Bulog. Erfan juga mengeluhkan harga daging yang semula Rp 80 ribu menjadi Rp 97 ribu. Tidak hanya itu, jika daging sapi langka, Erfan khawatir banyak pedagang bakso yang gulung tikar.
Selain itu, ungkapnya, Bulog terlalu banyak mengeruk keuntungan yang seharusnya menjadi hak rakyat untuk mendapatkan daging yang murah.
"Operasi yang dilakukan oleh Perum Bulog tidak dapat memenuhi kebutuhan industri bakso sesuai dengan fungsi dan tugas yang diberikan pemerintah kepada Bulog,’’ ucapnya.
Dia memberi masukan, sebaiknya penugasan untuk mengimpor daging yang diberikan kepada Bulog dialihkan kepada asosiasi atau koperasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat di pasar tradisional. Sehingga masyarakat industri kecil dapat langsung mendapatkan harga yang murah dan pasokan bahan baku daging yang terjamin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika