Kamis 25 Jul 2013 04:02 WIB

Pemindahan Kontainer Tanjung Priok Sangat Lambat

Rep: Rr Laeny Sulistyawati, Muhammad Iqbal/ Red: M Irwan Ariefyanto
Pengerjaan proyek infrastruktur jalan layang tol akses Pelabuhan Tanjung Priok-Simpang Jampea, Jakarta Utara.
Foto: Antara/Wahyu Putro
Pengerjaan proyek infrastruktur jalan layang tol akses Pelabuhan Tanjung Priok-Simpang Jampea, Jakarta Utara.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemindahaan kontainer dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda, Jakarta Utara, dan Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Cikarang, Jawa Barat, sangat lambat. Akibatnya, kemacetan panjang selalu terjadi pada akses menuju Tanjung Priok menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Wakil Ketua Umum Bidang Transportasi, Logistik, dan Kepelabuhan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Sjafrizal BK mengatakan, pemindahan kontainer berjalan lambat meski sudah ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk mengurangi tingkat isian lapangan penumpukan (yard occupancy ratio--YOR) di Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat (12/7). Target pengurangan YOR, yaitu maksimal 85 persen.

Nota kesepahaman itu ditandatangani sejumlah perusahaan jasa pengangkutan logistik dan otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Kesepakatan itu memuat pemindahan ribuan kontainer yang menumpuk di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, akan dipindahkan ke TPP Cikarang.

Namun, menurut Sjafrizal, kesepakatan itu baru mulai berjalan awal pekan ini. Sebanyak 800 peti kemas dipindahkan dari Pelabuhan Tanjung Priok ke TPP Cikarang pada Senin (22/7). “Karena sarana bongkar muat di TPP Cikarang belum siap,” kata dia, ketika dihubungi Republika, Rabu (24/7).

Padahal, proses pemindahan 4.000 peti kemas dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Marunda sudah terlambat. Syafrizal menuturkan, pemindahan truk kontainer ke KBN Marunda baru berjalan 10 hari yang lalu.

Banyaknya peti kemas yang harus dipindahkan, khususnya menjelang Lebaran, menyebabkan antrean panjang di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara, dan sekitarnya. Kondisi ini semakin menyebabkan proses pemindahan peti kemas terhambat. “Masalah di Tanjung Priok bukan hanya mengenai penimbunan, tetapi juga tidak ada perencanaan mengenai kemacetan lalu lintas dan tata ruang,” ujar Syafrizal.

Hari Raya Idul Fitri yang semakin dekat, Syafrizal mengkhawatirkan terjadinya stagnasi dan berimbas pada waktu penumpukan kontainer (dwelling time). Apalagi, empat hari menjelang Lebaran sudah tidak diperbolehkan melakukan aktivitas peti kemas. “Karena ada angkutan Idul Fitri. Sopir-sopir truk juga akan pulang kampung,'' ujar dia.

Sjafrizal berharap, kementerian terkait menyelesaikan persoalan di Pelabuhan Tanjung Priok. Upaya penyelesaian tidak hanya harus dilakukan otoritas pelabuhan, tapi juga sinergi dari Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, pemerintah terus berupaya mengatasi tingginya kemacetan di akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok yang ditimbulkan akibat aktivitas pemindahan kontainer. Nota kesepahaman untuk mengurangi tingkat isian juga dinilai sudah bisa menurunkan penumpukan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok.

YOR di beberapa lahan Tanjung Priok, termasuk Jakarta International Container Terminal (JICT), telah mengalami penurunan. “Turun dari di atas 110 persen pada dua minggu lalu ke 100 persen pada minggu lalu. Kemudian, awal minggu ini 90 persen," ujar Mahendra. Pemerintah menargetkan YOR di bawah 80 persen.

Dari sisi pemeriksaan Bea dan Cukai untuk jalur merah, Mahendra menyebutkan, juga ada tren penurunan dari 25 persen pada dua minggu lalu ke 20 persen pada minggu lalu. “Pada awal minggu ini berada di bawah 15 persen dari target sekitar 10 persen,\" katanya.

Dari jumlah longstay container sekitar 2.000 unit, Mahendra menyatakan, sekitar 500 unit telah dipindahkan ke KBN Marunda dan TPP Cikarang. Mahendra menyebut pelayanan pemeriksaan barang Bea dan Cukai sampai dengan pukul 23.00 WIB setiap harinya akan terus dilanjutkan. Begitu pula dengan kepadatan lalu lintas di sekitar pelabuhan yang terus dicoba untuk dikendalikan. "Semangat kerja sama di antara semua pemangku kepentingan tetap tinggi,” kata dia.

Untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Tanjung Priok, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita menyarankan agar aktivitas ekspor dan impor dipisah. Ekspor diarahkan ke Marunda dan impor dilakukan Priok. "Itu untuk jangka waktu satu tahun. Untuk waktu yang lebih dekat lagi, saya rasa tidak ada lagi. Sudah mentok," katanya

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement