Rabu 24 Jul 2013 16:57 WIB

Peternak Sapi Jatim Tolak Impor Sapi

Rep: Andi Nur Aminah/ Red: Nidia Zuraya
Salah satu peternakan sapi potong di Kediri, Jawa Timur.
Foto: Antara
Salah satu peternakan sapi potong di Kediri, Jawa Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah peternak sapi Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Peternak Sapi (FPS)  Jawa Timur, menolak keras kebijakan pemerintah melakukan impor daging sapi. Ketua Umum FPS Jatim, Purnomo mengatakan, impor bukanlah solusi untuk mengatasi persoalan harga daging. ‘’Membenahi tataniaga sapi, itu yang penting,’’ ujar Purnomo dalam rilis yang diterima ROL, Rabu (24/7).

Menurutnya, peternak sapi rakyat harus menjadi subjek penyokong penyediaan sapi dalam  negeri. Kebjakan ini, kata dia, harus didukung penuh oleh pemerintah dengan program yang jelas Purnomo mengatakan, langkah impor bukan  solusi pencapaian program tetapi sebaliknya justru akan menjadi langkah mundur yang semakin menyulitkan terwujudnya program swasembada daging sapi (PSDS) 2014.

Selain itu, Purnomo menuturkan, pembukaan kran impor hanya akan mengulangi persoalan setiap tahunnya. Untuk mengatasi persoalan impor sapi, FPS Jatim menawarkan sejumlah solusi. Menurutnya, salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah kekurangan stok daging bisa ditutupi dengan potensi protein hewani alternative seperti unggas dan perikanan.

Purnomo mengatakan, dalam upaya pencapaian PSDS 2014 pemerintah harus merevitalisasi secara serius Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Caranya, dengan melengkapi fasilitas hingga ke tingkat meatbox sehingga pengolahan daging lokal dapat mencapai standar internasional.

Disamping itu, lanjutnya, dalam menjaga keamanan populasi, titik-titik chekpoint pemeriksaan sapi betina perlu dilengkapi dengan peralatan berteknologi modern seperti CCTV dan USG guna mencegah adanya praktek-praktek yang tidak benar dalam pemeriksaan pengiriman sapi betina. "Ini untuk menghindari pengiriman sapi betina produktif untuk kepentingan konsumsi," tambahnya.

Selain itu, pemerintah perlu menetapkan aturan persyaratan bagi importir untuk melakukan kerja sama pembinaan peternak lokal. ‘’Penetapan jatah kuota perlu ditetapkan. Dengan aturan ini nantinya importir tidak semata-mata mengandalkan stok impornya tetapi lambat laun memenuhi permintaan pasarnya dari peternak lokal,’’ paparnya.

Agar kondisi ideal tersebut dapat tercapai harus  dilibatkannya tim independen dalam verifikasi pelaksana impor daging dan impor sapi. Usulan lain dari FPS Jatim adalah, perbaikan prasarana dan sarana distribusi serta transportasi, baik darat maupun laut untuk ternak hidup maupun daging lokal.

Selama ini, diakui Purnomo, prasarana dan sarana transportasi sangat buruk sehingga menyebabkan tingginya biaya tataniaga, yang berdampak pada harga sapi dan daging lokal di sentra- sentra konsumen menjadi tinggi. Para peternak sapi Jatim ini, telah mengirimkan surat pernyataan kepada Gubernur Jawa Timur, untuk mempertimbangkan kembali rencana masuknya daging impor, khusunya ke wilayah Jatim.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement